Kurikulum Akuntansi Keuangan Publik Harus "Update" Situasi Terkini

SURABAYA, KOMPAS.com - Tujuan akuntansi publik adalah memberikan pelayanan kepada publik (non profit oriented). Di sisi lain, akuntansi bisnis bertujuan untuk maksimalisasi laba (profit oriented).

"Karena tujuan pendiriannya berbeda, pasti akuntansinya berbeda. Ada beberapa hal yang menyebabkan keduanya berbeda, diantaranya adalah motif pendirian dan sumber pendanaan yang berbeda," ujar Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Yogyakarta, Irwan Taufiq Ritonga, pada focus group discusion ‘Kurikulum Akuntansi Keuangan Publik’ di Surabaya, Selasa (4/4/2017).

Irwan menambahkan, selain itu perbedaan motivasi dan latar belakang pendirian entitas, cara pencapain tujuan entitas, dan sumber pendanaan entitas juga menjadi penyebabnya. Semua itu berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan entitas publik dan entitas bisnis.

Adapun aspek pengelolaan keuangan yang terimplikasi, antara lain pada aspek perencanaan dan penganggaran, serta akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, maupun analisis laporan keuangan juga dinilai berbeda.

Sementara itu, Guru Besar FEB UGM, Prof Abdul Halim berpandangan bahwa akuntansi publik dan akuntansi bisnis berasal dari dua hulu berbeda. Oleh karena itu, menurut dia, penggunaan kata "sektor" pada akuntansi sektor publik atau akuntansi sektor pemerintahan seolah mengecilkan akuntansi pada organisasi ini.

"Fenomena ini seolah-olah menunjukkan akuntansi publik merupakan cabang dari suatu dunia akuntansi yang lebih besar. Seharusnya penyebutan paling tepat adalah akuntansi publik, yaitu dengan menghilangkan kata sektor. Bahwa, akuntansi publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu akuntansi bisnis," kata Ketua Program Magister Akuntansi UGM itu.

Bersifat general

Diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) bekerjasama dengan Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur itu mengkritisi perjalanan kurikulum akuntansi keuangan publik.

Grup diskusi ini juga menghadirkan narasumber lain, di antaranya Rahmadi Murwanto dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Dr Syukri Abdullah dari Universitas Syiah Kuala, Prof. Indra Bastian (UGM), Dr Ihyaul Ulum (UMM), serta Dr Indrawati Yuhertiana (UPN). FGD ini diikuti oleh 50 dosen dari 50 PTN/PTS di Indonesia.

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Pendidik, Prof Nunuy Nur Afiah mengaku mengapresiasi langkah FDASP meng-update kurikulum akuntansi sektor publik sesuai kebutuhan para pemangku kebijakan. Nunuy menjelaskan, kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk program studi sarjana (S1) bersifat general.

Namun demikian, program studi di universitas masing-masing dapat menyusun mata kuliah pilihan (konsentrasi) sesuai learning outcome yang ingin dicapainya.

"Saya berharap penyusunan kurikulum akuntansi keuangan publik ini dapat menghasilkan rumusan kurikulum yang update dengan kondisi terkini," kata Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung itu.