Lembaga Pendidik Calon Guru Berbenah

Kompas.com - 21/04/2017, 19:16 WIB
AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKA Guru mengajar menggunakan bahasa isyarat kepada seorang murid tunarungu di Sekolah Dasar, di Desa Bengkala, Singaraja, Bali, 20 Juli 2016. Desa Bengkala telah menjadi rumah bagi sejumlah besar penyandang tunarungu turun temurun.

JAKARTA, KOMPAS - Kebijakan pemerintah membuka profesi guru untuk sarjana nonkependidikan dimaknai sebagai tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Setidaknya, lembaga tersebut ditantang meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

"Sarjana kependidikan yang berkualitas tentu akan berkompetisi dalam memperebutkan kuota pendidikan profesi guru (PPG) reguler yang kuotanya ditetapkan secara terbatas oleh pemerintah setiap tahun," ujar Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan se-Indonesia (LPTKI) Djaali, di Jakarta, Kamis (20/4).

Sebelumnya diberitakan, profesi guru tidak lagi mutlak dilakoni sarjana kependidikan dari lembaga pendidik tenaga kependidikan. Peluang menjadi guru profesional di jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah kini terbuka untuk sarjana nonkependidikan (Kompas,19/4).

Mulai tahun ini, calon guru yang ikut PPG tidak lagi dari peserta Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). Sekitar lima tahun, calon guru profesional diseleksi lewat program SM3T yang bertugas mengabdi satu tahun di daerah 3T. Lalu, mereka diberi beasiswa pendidikan PPG berasrama selama satu tahun di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) pemerintah.

Djaali yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta mengingatkan, menjadi guru bukan hanya dituntut cerdas secara akademik. Namun, harus pula memiliki kompetensi pedagogi dan panggilan jiwa sebagai pendidik.

"PPG sudah didesain agar hanya peserta terbaik yang lolos menjadi guru. Kita ingin mempercepat perbaikan kualitas pendidikan nasional," kata Djaali.

(Baca: Kemendikbud Prioritaskan Pengangkatan CPNS Guru di Daerah 3T)

Menurut Djaali, untuk guru produktif SMK dan guru mata pelajaran, peluang memang terbuka juga bagi perguruan tinggi non-LPTK. Adapun untuk guru PAUD dan SD, harus dari lulusan LPTK karena program studinya ada di LPTK.

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Jakarta Suyatno, yang juga pengurus Asosiasi LPTK Swasta Indonesia, mengatakan, untuk dapat menjadi penyelenggara PPG, LPTK harus memenuhi syarat akreditasi institusi minimal B dan akreditasi program studi A. Dengan syarat ini, tidak sembarang LPTK yang mampu menyelenggarakan PPG.

"Kami mendorong supaya LPTK swasta berbenah. Juga bisa membentuk konsorsium untuk dapat meningkatkan mutu dan kesempatan ditunjuk sebagai penyelenggara PPG," ujar Suyatno.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


EditorBayu Galih

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X