Kompas.com - 13/07/2017, 08:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLatief

KOMPAS.com - Kurang dari sepekan, semua sekolah sudah harus memulai hari belajarnya. Di beberapa wilayah Jawa Barat bahkan baru dimulai Senin (17/7/2017) nanti.

Tanpa kegaduhan karena munculnya Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Tentang Hari Sekolah No 23 Tahun 2017, semua sekolah di semua jenjang dengan tenang menyiapkan jadwal pembelajaran selama setahun dengan mengacu ke Permendikbud yang mengatur alokasi setiap jam mata pelajaran yang diwajibkan UU Sisdiknas.

Ada SD hingga SMA di sebuah kabupaten yang menetapkan murid wajib masuk sekolah dari Senin hingga Sabtu. Ada juga provinsi yang meliburkan sekolah di tiap Sabtu dengan risiko jam pulang lebih sore.

Beberapa sekolah swasta di kota yang berbasis agama meliburkan hari Sabtu dan menyebut diri mereka Sekolah Seharian (Full Day School atau FDS). Rupanya, sekolah seperti ini menarik perhatian Presiden RI Joko Widodo yang gundah dengan karakter lembek kaum muda menghadapi globalisasi.

Presiden meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)  Muhadjir Efendi mengadopsi cara sekolah seperti itu agar bisa diterapkan di seluruh Nusantara. Harapannya, sekolah dapat menguatkan pendidikan karakter murid-muridnya agar cocok untuk menghadapi globalisasi.

Belajar dari dianulirnya gagasan menghapus ujian nasional (UN) oleh Presiden, Mendikbud sukses memperoleh persetujuan resmi dari atasannya dalam sebuah risalah rapat terbatas dan dengan cepat menyusun Peraturan Menteri.

Sebelum ditandatangani, sudah pasti Permen tersebut dikonsultasikan intensif ke kantor Presiden hingga terbitlah Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.

Semua kepentingan pemangku kepentingan diadopsi. Jika pelaku tak siap, tidak perlu dipaksakan karena bisa dilakukan secara bertahap.

Tibalah hari ketika Mendikbud dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipanggil Presiden dan berbuntut pengumuman penundaan Permendikbud Hari Sekolah oleh Ketum MUI dalam sebuah konferensi pers di Istana. Beberapa hari kemudian Sekretaris Kabinet mengulang pernyataan penundaan dan menyatakan akan diperkuat dengan Perpres.

Kebingungan sekolah

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.