Andai Negarawan seperti Mereka Masih Ada...

Kompas.com - 04/08/2017, 05:47 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis


RUANGAN
mendadak senyap ketika dia angkat bicara. Pertanyaan itu tak terhindarkan muncul juga. Tak cuma soal kebijakan internasional Indonesia, pertanyaan yang datang bertubi-tubi pun mengkritisi Presiden Soekarno alias Bung Karno.

Dengan suara tenang dan zakelijk, lelaki itu memberikan jawaban atas semua pertanyaan tersebut.

Dalam beberapa hal saya memang berbeda pendapat dengan Bung Karno. Tetapi Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia, negara yang saya perjuangkan kemerdekaannya bertahun-tahun. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang ditegakkan atas dasar Pancasila, saya bisa berbeda pendapat, namun ini tidak mengurangi hormat saya kepada Bung Karno, presiden negara saya. Right or wrong he is my president. Presiden dari Negara Republik Indonesia yang saya cintai!

Kesunyian bertahan menggantung di ruangan selama beberapa saat lagi, untuk kemudian berganti dengan riuh rendah tepuk tangan membahana. Semua orang yang hadir dalam pertemuan di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, itu pun spontan berdiri.

Cerita tersebut merupakan satu dari sekian banyak peristiwa serupa yang dulu mewarnai perjalanan menjelang kemerdekaan dan beberapa masa sesudahnya.

Ada banyak tokoh yang dalam catatan lembar sejarah tak selalu sejalan pikiran dengan penguasa, tetapi tak bisa dinafikan punya peran besar bagi kelangsungan Republik Indonesia. Perbedaan pendapat di antara mereka pun tak lalu memudarkan sisi kemanusiaan, penghormatan satu sama lain, dan visi ke-Indonesiaan.

Ini sepenggal cerita di antaranya.

Bung Hatta

Lelaki dalam kisah  di atas adalah Mohammad Hatta alias Bung Hatta. Peristiwa itu merupakan satu fragmen saat dia memenuhi undangan memberi kuliah umum di kampus tersebut pada 1960-an.

Cerita tersebut diungkapkan oleh Emil Salim yang saat momentum itu terjadi masih mahasiswa di California. Emil menuturkannya dalam tulisan “His Majesty Mr Democrat” di buku Rendang di San Fransisco: Seri di Mata Pribadi Manusia Hatta, yang terbit pada 2002.

Bukan rahasia lagi bila proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta, pada akhirnya lebih sering berbeda pendapat. Soekarno terus berada di lingkaran kekuasaan, Hatta memilih keluar dari istana membawa serta segala idealismenya.

(Baca juga: Bung Hatta dan Asal-usul Nama Indonesia)

Kritik keras Hatta atas kebijakan Soekarno antara lain bisa disimak dalam tulisan Hatta berjudul “Demokrasi Kita” yang dimuat di majalah Pandji Masyarakat pada 1960. Saking kerasnya itu tulisan, majalah Pandji Masyarakat langsung kena bredel.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad HattaDok. Kompas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta

Tulisan Hatta itu pun jadi salah satu bacaan terlarang. “Satu pikiran yang brilian dari salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dilarang keras dibaca, dan diancam hukuman bagi siapa yang menyimpannya,” tulis HAMKA tertanggal 1 Juni 1966, dalam pengantar buku “Demokrasi Kita” yang berisi tulisan Hatta tersebut.

Hatta memang bukan singa podium laiknya Soekarno yang bisa berpidato berjam-jam dengan menggelora. Namun, hingga akhir hayatnya, suara Hatta kerap jadi penenang dan asa banyak orang yang butuh pandangan, meski belum tentu juga pendapat itu dipakai.

Hingga saat-saat terakhir menjelang tutup usia, Hatta selalu berpesan agar terus dikembangkan kebiasaan beradu pendapat dan bertukar pikiran. Menurut Emil, salah satu nilai yang diajarkan Hatta adalah, “dalam pertumburan beda pendapat lahir kebenaran-kebenaran baru!”.

Bagi mereka yang kenal atau bahkan sekadar membaca buku-buku Hatta, nilai seperti itu kentara tak cuma penghias bibir. Buat Hatta, perbedaan pendapat tak berarti bermusuhan atau menghilangkan nilai kemanusiaan dalam relasi sesama manusia.

Hatta adalah salah satu dari sedikit orang yang bertemu Soekarno menjelang Presiden pertama Indonesia itu mangkat, tepatnya dua hari sebelum Soekarno meninggal.

Tak ada permusuhan. Tak ada dendam. Hanya dua orang kawan lama seperjuangan yang sekian lama memendam rindu dipertemukan kembali tanpa kata-kata.

HAMKA dan Natsir

HAMKA. Nama ini sebenarnya akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Tokoh agama, tokoh politik, penulis buku, dan sastrawan.

Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, dan buku tentang etika Islam dan tasawuf, termasuk Tasawuf Modern, Lembaga Budi, dan Falsafah Hidup, merupakan di antara karya HAMKA.

Kisahnya di pengantar buku “Demokrasi Kita” sekaligus menjelaskan posisi politik HAMKA pada masa-masa akhir pemerintahan Soekarno.

Majalah Pandji Masyarakat merupakan media yang pernah dia pimpin. HAMKA juga sempat dipenjara pada 1964-1966 karena dianggap pro Malaysia, berbeda dengan haluan pemerintah saat itu.

Namun, jangan salah. Ketika Soekarno meninggal, imam shalat jenazahnya adalah HAMKA. Setiap kali Soekarno punya pertanyaan terkait agama Islam, HAMKA adalah rujukan yang dia cari.

Tokoh dengan cerita hidup mendekati alur serupa HAMKA bisa dibilang adalah Mohammad Natsir. Dua-duanya tokoh Muhammadiyah. Mereka juga sama-sama berbasis Partai Masyumi, yang dianggap berseberangan dengan partai pemerintah dan pendukungnya.

Meski begitu, Natsir adalah sosok yang diakui sangat santun dan sanggup bertahan di antara dua rezim—Orde Lama dan Orde Baru.

Dalam karier politiknya, pandangan Natsir setajam dan sekeras HAMKA. Namun, dia juga bisa berbincang hangat dengan DN Aidit—tokoh Partai Komunis Indonesia—yang jelas-jelas berseberangan dalam banyak hal denganya.

Buku “Natsir, Politik Santun di Antara Dua Rezim” sedikit banyak memberikan gambaran seperti apa sosok Natsir ini. Kiprah dan posisinya di antara para tokoh politik pada saat itu juga turut tergambar.

Mohammad Natsir dalam perangko yang terbit pada 2011.Public Domain Mohammad Natsir dalam perangko yang terbit pada 2011.

Soal kesederhanaan, “pesaing” kuatnya adalah Bung Hatta yang sampai meninggal tak kesampaian membeli sepatu idaman dan kesulitan membayar tagihan listrik. Natsir adalah pejabat negara yang kedapatan mengenakan jas bertambal.

(Baca juga: Di Satu Masa, Menteri di Indonesia Ada yang Berbalut Jas Penuh Tambalan...)

Soal posisi di peta politik dan kepercayaan yang dia dapatkan dari “lawan-lawan” politiknya, cerita upaya diplomasi mengakhiri pemberontakan DI/TII di Jawa Barat bisa jadi contoh gamblang.

Posisi Natsir mewakili pemerintah Indonesia harus berhadapan dengan Kartosoewiryo. Memang upaya meluluhkan hati Kartosoewiryo gagal. Peluru yang akhirnya mengakhiri kisah hidup Kartosoewiryo.

Namun, wasiat Kartosoewiryo kepada para pengikutnya—seperti dituturkan Sarjono Kartosoewiryo dalam buku “Natsir, Politik Santun di Antara Dua Rezim”—adalah, “Kalau nanti aku mati, ikuti Pak Natsir.”

Mengulik dan membaca ulang tokoh-tokoh bangsa seperti mereka bertiga, kerap kali menggelitik harapan ada sosok-sosok serupa untuk meretas berbagai tantangan kebangsaan saat ini.

Sayangnya, kerap kali harapan itu berakhir dengan kalimat, "Andai negarawan seperti mereka masih ada...."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau