RUU SDA Jangan Hambat Masyarakat Mengakses Air Bersih

Kompas.com - 18/09/2017, 08:25 WIB
ISI AIR BERSIH --Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo mengisi tandon air bersih di desa yang mengalami krisis air bersih. KOMPAS.com/Setyo BudionoISI AIR BERSIH --Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo mengisi tandon air bersih di desa yang mengalami krisis air bersih.
EditorLatief

KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang sedang disusun oleh Pemerintah dan DPR RI harus tetap mengacu kepada amanat Mahkamah Konstitusi mengenai enam prinsip dasar pengelolaan sumber daya air. Hal itu demi menjaga terciptanya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.

Hal tersebut dicetuskan para ahli air Indonesia, baik pakar hukum sumber daya air maupun pakar sumber daya air dalam Kongres dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Ahli Airtanah Indonesia (PIT PAAI) 2017 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Para ahli sepakat bahwa kebijakan tersebut juga perlu memfasilitasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi payung hukum untuk menjawab tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait pengelolaan sumber daya air.

Ada beberapa hal penting dalam pembentukan kebijakan RUU SDA yang perlu diperhatikan tersebut agar tetap mengacu kepada enam prinsip dasar pengelolaan SDA yang diputuskan oleh MK.

Pertama, perlunya definisi SDA yang jelas. Kedua, menjaga agar akses ke sumber air untuk kebutuhan masyarakat umum tidak terhalangi dan ketiga memastikan kepentingan semua pemangku kepentingan terjaga, serta mendorong semua pihak untuk dapat berperan mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

"Definisi usaha dan pengusahaan itu perlu penajaman, bukan hanya melihat aspek keuntungan, tapi juga volume. Air untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) seharusnya tidak dikategorikan sebagai pengusahaan karena terkait hak atas air. Padahal, batasan dan syarat tertentu dan ketat dalam putusan MK justru terkait pengusahaan," ujar Mohamad Mova Al’Afghani, Direktur Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG), dalam makalahnya, Senin (18/9/2017). 

Mova mengatakan, dalam RUU SDA disebutkan bahwa izin SPAM hanya diberikan kepada BUMN atau BUMD saja. Hal itu akan menutup kemungkinan masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam penyediaan akses bagi publik secara luas.

Selain itu, lanjut Mova, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) disetarakan dengan SPAM. Padahal, itu tidak sesuai dengan Human Right to Water (HRTW).

"Bahwa akses bagi masyarakat haruslah melalui air perpipaan yang bisa diminum dengan harga terjangkau," kata Mova.

Selama ini, Mova menilai, pengutamaan BUMN/BUMD d iatas Unit Pengelola Teknis/Unit Pengelola Teknis Daerah (UPT/UPTD) dalam hal SPAM tidak tepat.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X