Masih Banyak "PR" di Bidang Lingkungan dan Kehutanan

SAMARINDA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Mulawarman Prof Masjaya, mengatakan meskipun dalam dua tahun terakhir sudah cukup banyak capaian kinerjanya, masih banyak hal yang harus diperbaiki pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebutlah misalnya, menurut Masjaya, pembangunan yang dianggap masih memperluas kerusakan sumber daya alam dan menurunkan kualitas lingkungan hidup, penguasaan lahan oleh masyarakat di kawasan hutan sebagian juga belum "clean dan clear, keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai penyangga kehidupan manusia yang masih dalam ancaman.

"Serta bisnis kehutanan yang dikelola secara tidak berkelanjutan, serta upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim yang masih kurang direspon secara progresif," ujar Masjaya dalam siaran pers "Rembuk Nasional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan" di Gedung Bundar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Jumat (13/10/2017).

Untuk itu, lanjut Masjaya, acara yang melibatkan 200 orang pemangku kepentingan dari bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini diharapkan bisa memunculkan banyak gagasan baru yang dapat digunakan pemerintah untuk melampaui hambatan dan meningkatkan kinerjanya hingga dua tahun mendatang.

"Jika ada pencapaian kinerja-kinerja, juga harap diungkapkan terbuka. Ini untuk membangun optimisme bersama bukan untuk pencitraan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Rembuk Nasional, Firdaus Ali mengatakan rembuk masional tersebut diadakan atas permintaan Presiden RI Joko Widodo untuk membuat semacam telaah tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kegiatan bertema "Memperjuangkan Masa Depan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Lebih Baik" itu merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan tema berbeda-beda.

"Nantinya hasil rembuk ini akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden di acara puncak Rembuk Nasional pada 25 Oktober 2017 di Jakarta," kata Firdaus.

"Juga untuk mengkritisi janji politik yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kemudian memberi masukan pada Presiden sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja dalam pencapaian tujuan," tambahnya.