Mendikbud: Perlu Sinergi dan Sepenuh Hati Majukan Pendidikan di Papua

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat menjelaskan beberapa program khusus pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan pendidikan di Papua dan Papua Barat.

"Saya harus tekankan, di Papua dan Papua Barat ini, pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa kerja sama dengan sektor lain khususnya kesehatan. Kita tidak mungkin mencerdaskan anak-anak kalau gizinya tidak baik dan tingkat kesehatannya rendah," disampaikan Mendikbud, di Jayapura, Senin (16/7/2018).

1. Program khusus Papua dan Papua Barat

Beberapa program khusus yang telah disiapkan pemerintah di antaranya:

• Penyediaan sekolah berasrama
• Pendidikan kejuruan/vokasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal
• Penuntasan kurikulum 2013 sesuai konteks Papua dan Papua Barat
• Pemberantasan buta aksara
• Penyediaan tenaga pendidik berkualitas  

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi, Mendikbud melihat adanya keterkaitan erat antara pendidikan dan kesehatan.

2. Perlindungan guru

Untuk itu, keluarga berperan penting dalam mewujudkan prasyarat agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Hal tersebut memerlukan pemahaman dan kerja sama berbagai pihak, khususnya dengan komunitas masyarakat dan adat.

Muhadjir juga menyampaikan pentingnya kehadiran guru di sekolah, khususnya yang berada di wilayah pedalaman. Ia menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak guru yang dikelola secara profesional dan proaktif.

Baca juga: Mendikbud Pantau Hari Pertama Sekolah di Papua

Mendikbud juga menyinggung perlunya perlindungan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.

3. Kendala geografis

Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Soedarmo menyampaikan kondisi geografis di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu kendala memajukan pendidikan di bumi cendrawasih.

Namun, pemerintah provinsi terus mendorong kerja sama berbagai pihak dalam rangka mempercepat pembangunan manusia.

"Pemerintah Provinsi telah membuat Perda khusus terkait guru dan tenaga kependidikan yang menjamin peningkatan mutu, kompetensi, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian membuat peta jalan pengembangan pendidikan menengah atas, kejuruan, serta pendidikan khusus serta layanan khusus yang berorientasi pada kompetensi," ujar Soedarmo.

Dilanjutkannya, bahwa pemerintah provinsi juga telah mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga donor, dan lembaga masyarakat, untuk melaksanakan pendidikan berpola asrama di lima wilayah adat.