Menristek Minta Perguruan Tinggi Komitmen Cegah Praktik Korupsi

Kompas.com - 24/09/2018, 22:40 WIB
Kemenrisekdikti, Mohamad Nasir pada acara Festival Akademia Antikorupsi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jumat (21/9/2018). Dok. KemerinsitekKemenrisekdikti, Mohamad Nasir pada acara Festival Akademia Antikorupsi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jumat (21/9/2018).

KOMPAS.com - Menurut Index Persepsi Korupsi 2017, Indonesia menempati urutan ke 96 dari 180 negara. Faktor ini pada akhirnya menghambat banyak aspek yang seharusnya bisa menjadi penentu meningkatnya daya saing bangsa seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, inovasi, maupun aspek lain.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir pada acara Festival Akademia Antikorupsi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jumat (21/9/2018).

Terkait hal tersebut, Nasir mengungkapkan pentingnya komitmen dari semua pihak termasuk perguruan tinggi dalam mencegah praktik-praktik korupsi.

Good university governance

“Kita harus ikut menjaga Indonesia bebas dari korupsi. Saya mengajak semua komponen, kita harus dorong agar kinerja semakin baik tanpa harus korupsi,” ujarnya.

Baca juga: Fakta di Balik Curhat Menristek, Sulit Mencetak Dokter hingga Perkara Jurnal Ilmiah

Kuncinya, menurut Nasir perguruan tinggi harus betul-betul menerapkan prinsip Good University Governance yang meliputi empat hal yaitu transparancy, fairness, accountability, dan responsibility. Jika keempatnya sudah dipenuhi, Nasir yakin perguruan tinggi akan terhindar dari korupsi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada acara yang diselengarakan oleh Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) tersebut, Nasir mengungkapkan juga perlunya pemahaman bagaimana korupsi bisa terjadi di perguruan tinggi mulai dari perencanaan hingga eksekusi penggunaan anggarannya.

Pendidikan anti korupsi di kampus

Ia pun menghimbau agar para guru besar dapat mulai melihat dan mengevaluasi tata kelola di perguruan tingginya masing-masing.

“Bisa dilihat mulai dari bagaimana menetapkan Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di kampusnya. Kemudian pentingnya peran reviewer untuk mereview RKAT tersebut. Reviewer harus mampu memilah mana kegiatan-yang value added mana yang non value added,” jelasnya.

Nasir mengimbuhkan pentingnya memberikan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pembentuk dan pengawal bibit-bibit pemimpin masa depan Indonesia yang antikorupsi dan berintegritas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X