KILAS

Luncurkan Buku, Kemendikbud Sajikan Solusi Dasar Permasalahan Guru

Kompas.com - 01/10/2018, 16:56 WIB
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar periode 2017-2018 Anas M. Adam. Dok. KemendikbudDirektur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar periode 2017-2018 Anas M. Adam.

KOMPAS.com - Dalam upaya memberikan pemahaman fundamental tentang hak dan kewajiban guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan beberapa waktu lalu meluncurkan buku berjudul Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru.

Buku tanya jawab tersebut meliputi pembahasan tentang permasalahan beban kerja guru, tunjangan profesi guru, pengembangan karir guru pegawai negeri sipil (PNS), maupun penyetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan PNS.

Dalam rilis yang Kompas.com terima, Senin (1/10/2018), dinformasikan peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Anas M. Adam pada kegiatan Sosialisasi Program Peningkatan Mutu Guru di kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada akhir Juli 2018.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang memasuki masa purna tugas PNS per 1 September 2018 tersebut membagikan cetakan perdana Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru kepada lebih dari 400 orang guru pendidikan dasar yang hadir pada dua kegiatan di bumi Serambi Mekah tersebut.

“Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, serta pihak lainnya yang berkepentingan dalam penggunaan data guru jenjang pendidikan dasar,” tulis Anas dalam pengantar buku setebal 108 halaman tersebut.

Salah satu pokok bahasan yang terdapat pada buku itu adalah penyelesaian permasalahan tunjangan. Di antaranya tentang proses penyelesaian nomor rekening penerima tunjangan yang sudah tidak aktif/pasif.

Selain itu, terdapat pula solusi apabila seorang guru mendapati keterangan rombongan belajarnya (rombel) terkunci karena data mata pelajaran sudah terpakai oleh guru lain yang sudah mempunyai Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP).

Buku tersebut juga membahas kriteria guru penerima tunjangan khusus. Disebutkan bahwa tidak semua guru yang memenuhi persyaratan dapat menerima tunjangan khusus karena pembayarannya tergantung kepada kuota yang tersedia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Satu hal mendasar yang diluruskan dalam buku tersebut adalah  penggunaan kata “tunjangan profesi” sebagai istilah yang tepat untuk pembayaran bantuan oleh pemerintah pusat kepada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.

Selama ini, banyak guru dan tenaga kependidikan yang cenderung menggunakan istilah “tunjangan sertifikasi,” mengingat pembayaran tunjangan tersebut dilakukan setelah seorang guru menjalani sertifikasi atau proses pemberian sertifikat pendidik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Close Ads X