Mempercepat Titik Balik Pendidikan di Palu - Donggala - Kompas.com

Mempercepat Titik Balik Pendidikan di Palu - Donggala

Kompas.com - 08/10/2018, 13:37 WIB
Mendikbud saat kunjungan di lokasi pasca gempa Palu, Sabtu (06/10/2018).Dok. Kemendikbud Mendikbud saat kunjungan di lokasi pasca gempa Palu, Sabtu (06/10/2018).

KOMPAS.com - Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) memastikan kegiatan belajar mengajar pascagempa di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) akan segera dimulai.

Saat ini tim Kemendikbud terus melakukan pendataan kerusakan fasilitas pendidikan akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, Mendikbud menyatakan setidaknya 600-an gedung sekolah rusak. Sebanyak 3.051 ruang kelas di ratusan sekolah itu mengalami kerusakan, dan 1.460 di antaranya dinyatakan rusak berat.

 

Untuk mempercepat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan akan segera mendata baik siswa, guru, sarana prasarana maupun fasilitas pendidikan yang terdampak gempa.

Di samping itu, Kemendikbud juga akan membangun sekolah darurat dalam rangka mempercepat normalisasi proses belajar agar segera berjalan.

Kelas darurat berstandar UNICEF

“Bersamaan dengan pendataan, kita upayakan segera ada kelas darurat, bisa berupa tenda yang sudah dimiliki Kemendikbud dengan standar UNICEF. Kalau terbatas kita akan buat sekolah darurat yang bisa menampung siswa dan modelnya sudah ada,” ungkap Muhadjir saat tiba di lokasi pascagempa, di Palu, Sabtu (06/10/2018).

Baca juga: Kemendikbud Bangun Kelas Darurat di Dalam Tenda Bagi Korban Gempa

Mendikbud berharap masyarakat bersama sekolah bergotong royong membangun kelas darurat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari lingkungan sekitar.

“Sudah kita siapkan anggaran dari Kemendikbud dan modelnya sudah ada seperti yang kita lakukan di Lombok, dengan Rp30 juta, sudah bisa 6 kelas. Bahannya tidak beli, hanya atapnya terpal dari Jakarta. Itu bisa bertahan sampai satu tahun, termasuk bantuan pelaksanaanya,” jelasnya.

Sedangkan untuk kebijakan jangka panjangnya, Kemendikbud akan mengadakan relokasi sekolah-sekolah yang sudah tidak dapat digunakan dan sekaligus menerapkan kebijakan zonasi yang saat ini sudah dilakukan.

Sekolah diminta anak berstatus pengungsi

Untuk menangani pelajar yang mengungsi ke luar Sulteng, Mendikbud mengimbau pemerintah daerah lainnya mengedepankan fleksibilitas dalam menerima siswa baru terdampak gempa di Palu dan Donggala.

“Semua sekolah, di mana saja sekolah itu berada saya minta untuk bersedia menerima anak-anak yang dalam status pengungsi. Urusan administrasi tolong dibuat lebih fleksibel, kedepankan pemenuhan hak anak-anak untuk bisa terus belajar,” imbau Muhadjir.

Termasuk siswa-siswa yang telah memutuskan untuk pindah permanen, Muhadjir berharap sekolah di luar Palu dan Donggala, dapat melayani siswa dengan tidak mengedepankan proses birokrasi. “Intinya semua anak harus belajar tidak boleh tertunda karena bencana ini,” katanya.

Trauma healing bagi siswa dan guru

Bersama relawan dari berbagai lembaga dan komunitas, Kemendikbud juga akan memberikan pelayanan psikososial dan psikoedukasi, serta trauma healing kepada para siswa dan guru.

Dalam kunjungan ini, Kemendikbud membawa 3 truk logistik bantuan bagi warga belajar di wilayah Palu dan Donggala. Bantuan berisi paket peralatan sekolah, peralatan permainan dan kesenian, alat tulis, dan kertas untuk keperluan sementara kegiatan sekolah, serta logistik  keperluan tenaga kependidikan.

"Ini memang berat, tetapi kerja keras kita untuk membangun kembali Sulteng supaya bisa bangkit kembali, lebih baik lagi," pesannya kepada peserta Rapat Koordinasi Penanganan Gempa yang diselenggarakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Tengah.


Terkini Lainnya


Close Ads X