Mendikbud Muhadjir Effendy dalam Pertemuan Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations Education Ministers Meeting (ASED), di Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu (31/10/2018).
KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia fokus pada pengembangan dan penguatan pendidikan vokasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam Pertemuan Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations Education Ministers Meeting (ASED), di Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu (31/10/2018).
"Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan struktur populasi yang relatif muda, berusaha untuk mendapatkan manfaat dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan berkualitas," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy di dalam forum ASED ke-10.
Dalam menghadapi revolusi industri keempat, di mana unsur digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam dunia usaha dan industri, penting bagi Indonesia menyiapkan generasi muda terampil.
Terutama lulusan sekolah menengah agar mampu memasuki dunia kerja semakin kompetitif dan sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis.
"Meningkatnya pasokan tenaga kerja terampil dengan kualifikasi dan kompetensi di tingkat ASEAN pasti akan menentukan desain pengembangan dan membawa pendidikan vokasi ke arah yang lebih baik, di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi," kata Mendikbud seperti dilansir dari laman Kemendikbud.
Baca juga: Vokasi UI Ajak Orang Muda Cintai Produk Lokal
Muhadjir mengungkapkan bahwa saat ini strategi Indonesia dalam menyiapkan tenaga terampil lulusan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) beralih pada kebutuhan industri atau demand side.
Dengan demikian, penyusunan kurikulum dan peran serta industri sebagai calon pengguna, semakin ditingkatkan. Hal ini berlaku baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
Diharapkan lulusan SMK semakin siap menghadapi dunia profesional di era keterbukaan pasar kerja dan revolusi industri keempat.
"Karena itu kurikulum 60 persen ditentukan dunia usaha. Kemudian proses belajar mengajar juga lebih banyak pada praktik di dunia usaha dan dunia industri," ujar Mendikbud.
