FIA UI Ajak Masyarakat Waspadai "Korupsi Mengorupsi Daerah"

Kompas.com - 23/11/2018, 18:25 WIB
FIA UI menggelar diskusi buku hasil riset mereka berjudul Korupsi Mengorupsi di Daerah: Studi Pola Korupsi Pemerintahan Daerah 2004-2018, Jumat (23/11/2018), di Auditorium FIA UI, Depok, Jawa Barat.Dok. FIA UI FIA UI menggelar diskusi buku hasil riset mereka berjudul Korupsi Mengorupsi di Daerah: Studi Pola Korupsi Pemerintahan Daerah 2004-2018, Jumat (23/11/2018), di Auditorium FIA UI, Depok, Jawa Barat.

KOMPAS.com - Kecenderungan korupsi yang menjerat Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengisyaratkan persoalan korupsi di daerah terjadi dalam berbagai pola.

Merujuk data Indonesia Corruption Watch ( ICW), tren penindakan kasus korupsi tahun 2017 mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu 30 kepala tertangkap tangan KPK. ICW juga mencatat 29 kasus korupsi memiliki potensi kerugian negara sebesar Rp 231 miliar dengan nilai suap mencapai Rp 41 miliar. 

Riset kasus korupsi

Hal inilah yang menjadi perhatian tim pengabdian masyarakat kajian isu strategis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) yang dipimpin Vishnu Juwono. Tim ini melakukan studi lapangan di Jawa Timur, Jombang, Surabaya, dan Mojokerto.

Baca juga: Tas Berpendar Antar FIA UI Raih Juara Pertama KMI 2018

Selain itu, tim juga menganalisis berbagai putusan pengadilan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Pengabdian masyarakat yang diawali riset ini dilakukan sejak bulan Mei 2018 dan menghasilkan dirangkum dalam buku berjudul " Korupsi Mengorupsi di Daerah: Studi Pola Korupsi Pemerintahan Daerah 2004-2018".

5 pola korupsi

Diskusi buku diadakan Jumat (23/11/2018) di Auditorium FIA UI menghadirkan pembicara, diantaranya Adnan Topan Husodo (Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)), Giri Supradiono (Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK), Vishnu Juwono (Dosen FIA UI), Ima Mayasari (dosen FIA UI). Diskusi ini juga dimoderatori Zuliansyah P. Zulkarnain (dosen Administrasi Negara FIA UI).

Menurut Vishnu, dalam buku ini teridentifikasi ada 5 pola korupsi di pemerintahan daerah, diantaranya berkaitan dengan perijinan, pelemahan fungsi pengawasan DPRD, manipulasi pengadaaan barang dan jasa, jual beli jabatan di pemerintahan daerah, dan penyelewengan penggunaan dana desa.

“Kami melihat korupsi yang terjadi di daerah masih menggunakan cara-cara tradisional seperti manipulasi izin, jabatan, dan pengadaan barang dan jasa. Maka tidak heran operasi tangkap tangan KPK selalu berhasil,” kata Vishnu.

Hal ini juga menjadi perhatian KPK, menurut Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Supradiono korupsi akan terus berlangsung apabila tidak menyelesaikan masalah utamanya, yaitu bermuara pada korupsi politik yang melibatkan tokoh politik yang kuat.

Membangun kesadaran masyarakat

FIA UI menggelar diskusi buku hasil riset mereka berjudul Korupsi Mengorupsi di Daerah: Studi Pola Korupsi Pemerintahan Daerah 2004-2018, Jumat (23/11/2018), di Auditorium FIA UI, Depok, Jawa Barat.Dok. FIA UI FIA UI menggelar diskusi buku hasil riset mereka berjudul Korupsi Mengorupsi di Daerah: Studi Pola Korupsi Pemerintahan Daerah 2004-2018, Jumat (23/11/2018), di Auditorium FIA UI, Depok, Jawa Barat.

Begitupun menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo birokrasi merupakan sumber korupsi di pemerintahan daerah, tidak heran banyak birokrat yang terlibat dalam hal ini.

Diskusi buku ini dihadiri 200 orang dari kalangan mahasiswa, media, dosen, dan praktisi. Adapun selain Vishnu, tim pengabdian masyarakat terdiri dari Ima Mayasari, Imas Cempaka Mulia, Syifa Amania Afra, Althof Endawansa dan Vina Rizkanti.

Sekretaris Pimpinan FIA UI, Zuliansyah P. Zulkarnain melalui pesan singkat kepada Kompas.com menyampaikan nilai edukasi yang dapat ditarik untuk masyarakat melalui diskusi ini adalah adanya kecenderungan perilaku permisif dari masyarakat terhadap praktek korupsi kepala daerah atau pejabat publik lainnya.

"Ini terjadi karena masyarakat belum memposisikan dirinya atau menyadari bahwa korupsi itu merugikan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi membangun kesadaran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas politik dan kinerja dari kepala daerah dan pejabat publik menjadi pekerjaan besar," jelas Zulkarnain.

FIA UI dalam hal ini mengambil peran untuk turut mengatasi korupsi melalui kajian-kajian berkaitan dengan public integrity, sistem akuntabilitas pemerintahan, dan open government dalam proses kebijakan. FIA UI kemudian juga mengadvokasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan. 



Terkini Lainnya

Bukti Pamungkas Prabowo-Sandi, Akankah Mengubah Hasil Pemilu?

Bukti Pamungkas Prabowo-Sandi, Akankah Mengubah Hasil Pemilu?

Nasional
Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Nasional
Penetapan Titik Koordinat Rumah Siswa Bikin Lama Verifikasi Berkas PPDB

Penetapan Titik Koordinat Rumah Siswa Bikin Lama Verifikasi Berkas PPDB

Megapolitan
Polisi Tahan Nakhoda dan ABK KM Nusa Kenari 02

Polisi Tahan Nakhoda dan ABK KM Nusa Kenari 02

Regional
Penolakan dan Kepercayaan Diri Tim Hukum 01 Jawab Tuduhan Kecurangan 02 di MK...

Penolakan dan Kepercayaan Diri Tim Hukum 01 Jawab Tuduhan Kecurangan 02 di MK...

Nasional
Sampah di TPA Cipayung Capai 1.000 Ton Per Hari, Pemkot Depok Ingin Percepat Pemindahan ke Lulut Nambo

Sampah di TPA Cipayung Capai 1.000 Ton Per Hari, Pemkot Depok Ingin Percepat Pemindahan ke Lulut Nambo

Megapolitan
Mantan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Parkir

Mantan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Parkir

Regional
[POPULER INTERNASIONAL] Bocah 5 Tahun Tewas Tertimpa Jendela | Mantan Presiden Mesir Meninggal

[POPULER INTERNASIONAL] Bocah 5 Tahun Tewas Tertimpa Jendela | Mantan Presiden Mesir Meninggal

Internasional
MK Gelar Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres pada Hari Ini

MK Gelar Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres pada Hari Ini

Nasional
Jemaah Ahmadiya Lombok Timur Sudah Tak Bisa Kembali ke Kampung Halaman

Jemaah Ahmadiya Lombok Timur Sudah Tak Bisa Kembali ke Kampung Halaman

Regional
Warga di Probolinggo Tolak Pembangunan Gedung Kremasi

Warga di Probolinggo Tolak Pembangunan Gedung Kremasi

Regional
[POPULER MEGAPOLITAN]: Mantan Kapolda Mengaku Tak Tahu Apa Salahnya I Kivlan Akui Terima 4.000 Dollar Singapura untuk Aksi Supersemar I Penumpang Expander Korban Kecelakaan Cipali Satu Keluarga

[POPULER MEGAPOLITAN]: Mantan Kapolda Mengaku Tak Tahu Apa Salahnya I Kivlan Akui Terima 4.000 Dollar Singapura untuk Aksi Supersemar I Penumpang Expander Korban Kecelakaan Cipali Satu Keluarga

Megapolitan
Kejati Jatim Usut Dugaan Penyalahgunaan Aset Negara Triliunan Rupiah di Surabaya

Kejati Jatim Usut Dugaan Penyalahgunaan Aset Negara Triliunan Rupiah di Surabaya

Regional
Progres Pembangunan LRT Jabodebek Capai 62,6 Persen

Progres Pembangunan LRT Jabodebek Capai 62,6 Persen

Megapolitan
Perwakilan Majalah Tempo dan Eks Komandan Tim Mawar Akan Hadiri Mediasi di Dewan Pers

Perwakilan Majalah Tempo dan Eks Komandan Tim Mawar Akan Hadiri Mediasi di Dewan Pers

Nasional

Close Ads X