[HOAKS] Surat Permintaan Data Siswa Berprestasi dan Penyaluran Beasiswa

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Belum lama ini tersebar kabar adanya surat edaran yang meminta data siswa-siswi berprestasi dalam bidang akademik dan penyaluran dana beasiswa bakat dan prestasi.

Adapun surat edaran ini juga mengatasnamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Informasi ini beredar di media sosial pada Jumat (25/1/2019).

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, surat edaran yang mengatasnamakan Kemendikbud ini diunggah oleh akun resmi Twitter Kemendikbud, @Kemendikbud pada Jumat (25/1/2019).

Surat bernomor 5749/D/R/2019 ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kepala MTs, SMP, SMA, SMK, MA di seluruh Indonesia.

Kemudian, surat tersebut juga berisi informasi bahwa Kemendibud berupaya memberikan bantuan Beasiswa Prestasi Akademik bagi siswa-siswi berprestasi semua jenjang menengah maupun swasta.

Untuk menyalurkan bantuan dana beasiswa ini, pengirim meminta kesediaan sekolah untuk mengirimkan data siswa-siswi yang berprestasi di Bidang Akademik dengan syarat yang berlaku.

Adapun syarat yang berlaku seperti urutan rangking paling tinggi di kelas maksimal tujuh anak tiap kelasnya.

Syarat lainnya, yakni format tabel data, dengan format Microsoft Excel atau Microsoft Word, diminta untuk diisi dengan benar sebelum dikirimkan ke email infokemendikbud2@gmail.com.

Pengirim juga memberikan tenggat waktu kepada pihak sekolah untuk mengirimkan data sebelum tanggal 30 Januari 2019.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso menegaskan bahwa surat edaran yang meminta data siswa-siswi ini merupakan hoaks.

"Kemendikbud mendapatkan surat edaran itu dari laporan masyarakat sejak Jumat kemarin," ujar Ari saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (26/1/2019).

Ari juga mengungkapkan bahwa surat tersebut jelas-jelas hoaks karena email yang digunakan tidak menggunakan domain kemdikbud.go.id.

"Terus kami kirim ke yang memberi info dan juga ke yang lain," ujar Ari.

Sementara, Kemendikbud juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan surat edaran yang beredar di media sosial.

"Kami langsung melakukan cek ke unit kerja terkait, dan mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap surat palsu yang mengatasnamakan kementerian melalui media sosial resmi Kemendikbud," ujar Kepala Subbagian layanan informasi BKLM Kemendikbud, Anandes Langguana saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (26/1/2019).

Andes juga mengatakan bahwa masyarakat bisa melakukan konfirmasi kepada Kemendikbud jika mendapatkan surat yang diragukan keasliannya.