Kompas.com - 20/02/2019, 08:30 WIB
Dialog interaktif yang bertajuk Generasi Milenial Peduli Pemilu Informatif di ruang Persatuan Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta. Dok. UGMDialog interaktif yang bertajuk Generasi Milenial Peduli Pemilu Informatif di ruang Persatuan Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.

KOMPAS.com - Pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan dalam rangka melaksanakan pergantian rotasi kekuasaan yang dilakukan secara beradab.

Oleh karena itu, informasi yang disampaikan ke masyarakat harus berdasarkan data dan validitasnya yang bisa dipertanggungjawabkan agar pemilu kali ini semakin lebih baik dan berkualitas.  

Hal itu mengemuka dalam dialog interaktif bertajuk "Generasi Milenial Peduli Pemilu Informatif" di ruang Persatuan Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta (19/2/2019).

Kegiatan dialog yang diselenggarakan dari hasil kerja sama UGM, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemilihan Umum ini menghadirkan tiga orang pembicara, yakni dosen Fakultas Filsafat UGM Agus Wahyudi, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Romanus Ndau, Tenaga Ahli Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Hendrasmo.

Masyarakat harus mengawasi

Dilansir dari laman berita UGM, Agus Wahyudi mengatakan pemilu merupakan mekanisme reguler  lima tahunan untuk menentukan calon pemimpin yang duduk di pemerintahan.

Baca juga: Menjadi Pemilih Pemula, Milenial Harus Diedukasi untuk Menangkal Hoaks

 

Meski demikian, pemilu tidak selalu menjamin terpilihnya pemerintahan demokrastis, sebaliknya memungkinkan adanya pemerintahan otoritarian. “Pemerintah otoritarian juga rutin melaksanakan pemilu, namun pemenangnnya selalu bisa ditebak, kita pernah mengalaminya di masa Orde Baru dulu,” katanya.

Menurut Agus Wahyudi, seluruh elemen dan kelompok masyarakat sipil harus ikut mengawasi pelaksanaan pemilu kali ini agar proses pelaksanaannya bisa adil dan demokratis.

Bahkkan, generasi muda yang memiliki hak suara harus menggunakan hak pilihnya dengan baik serta mampu memilih calon pemimpin berdasarkan rekam jejak. “Dalam demokrasi itu kita yang paling tahu akan diri kita sendiri sehingga setiap orang diberi hak untuk menentukan suaranya dalam pemilu,” katanya.

3 kriteria pemimpin

Dikatakan Agus, pemilu merupakan media pertarungan antara nilai dan referensi dari masyarakat pemilih dalam menentukan sebuah pilihan guna menentukan masa depan yang lebih baik.

Namun begitu, imbuhnya, pemerintahan yang terpilih pasca pemilu dikatakan demokratis jika  bisa menjamin hak-hak kelompok minoritas. Apabila belum mampu melindungi hak kelompok minoritas maka pemerintahan tersebut belum dianggap demokratis.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X