KPK: Keteladanan Orangtua Strategi Pencegahan Korupsi Paling Tepat

KOMPAS.com - Orangtua dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) turut menjadi salah satu kunci pencegahan korupsi.

Hal itu disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Supradiono saat hadir sebagai narasumber Panel II dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2019 Regional 1 Makassar, Rabu (20/2/2019).

Menurut Giri, PAUD dan Dikmas, termasuk perempuan, penting dalam membangun nilai-nilai, utamanya bagi anak-anak. Untuk membangun nilai itu butuh keteladanan dari orangtua, pengelola pendidikan, baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun sekolah itu sendiri.

”Karena pendidikan yang paling manjur adalah keteladanan,” tandasnya.

Ragam pendekatan kreatif

KPK lebih banyak membicarakan tata kelola dan integritas pada satuan pendidikan karena strategi paling tepat adalah keteladanan.

Baca juga: KPK dan 4 Kementerian Sepakati Implementasi Pendidikan Antikorupsi

”Anak-anak belajar dari lingkungan, bagaimana sekolah secara tegas menolak gratifikasi, menindak yang tidak berintegritas seperti yang mencontek dan segala macam,” terang Giri.

Pencegahan korupsi melalui pendidikan secara formal di PAUD dan Dikmas, menurut Giri, bisa dilakukan melalui pembelajaran atau hal-hal lain karena memiliki ruang kreativitas lumayan besar.

”Bisa dilakukan dengan segala pendekatan, semakin bisa unik sesuai dengan dunia mereka akan lebih mudah untuk menginternalisasi nilai-nilai,” jelasnya.

Strategi pemberantasan

Saat ini strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK meliputi tiga hal:

1. Penindakan bertujuan membuat orang takut.
2. Pencegahan agar orang tidak bisa korupsi.
3. Pendidikan supaya orang tidak ingin korupsi.

Agar orang tidak ingin korupsi mau tidak mau harus dibangun dari pemahaman nilai dan keteraturan untuk berlatih. Misalnya, dilatih dalam keluarga dan PAUD.

Karena itulah, Giri berharap dari pelaksanaan Rakor Pelaksanaan Kebijakan dan Program, bukan hanya memperhatikan sisi anggaran tetapi juga tata kelola yang bisa memasukkan nilai-nilai antikorupsi di berbagai jenjang.

Koruptor muda bertambah

”KPK sekarang memperluas jangkauan, tidak sekadar pendidikan sektor formal tapi sektor swasta juga ditangani, politik, sipil. Masyarakat sipil tidak hanya LSM tetapi ada akademisi, media, tokoh masyarakat dan lain-lain,” ungkap Giri.

Dalam kesempatan itu Giri juga mengungkapkan, kini pelaku korupsi berusia muda makin banyak. Tak hanya itu, kepala daerah terjerat korupsi juga sangat banyak. ”Sebanyak 22 dari 34 provinsi ditangani KPK,” ungkapnya.

Karena itulah, pendidikanagar orang tidak mau korupsi makin mendesak dilakukan. Apalagi penindakan keras terhadap pelaku korupsi seperti hukuman mati di Tiongkok ternyata tidak terlalu efektif.