Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Pesan Khusus, Pimpinan KPK Ajak Khofifah-Emil dan Syamsuar-Edy ke Rutan

Kompas.com - 20/02/2019, 18:19 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, mengajak dua pasangan gubernur dan wakil gubernur ke rumah tahanan (rutan) cabang KPK. Rutan itu terletak di belakang gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Mereka yang diajak untuk menengok rutan tersebut adalah gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak serta gubernur dan wakil gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution.

Namun, mereka hanya diajak sampai ke ruang tunggu untuk pengunjung tahanan. Saut mengatakan, ada alasan tersendiri kenapa mereka diajak sampai ke ruang tunggu saja.

Baca juga: Gubernur Riau Bertekad Tak Bernasib seperti 3 Pendahulunya Terjerat Korupsi

"Maksudnya kita kemari adalah supaya ada semangat bahwa sampai kapan pun tidak akan masuk ke ruangan ini lagi. Kira-kira begitu Pak, ya?" kata Saut sambil melirik ke Syamsuar di depan Rutan KPK, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

"Iya, siap," jawab Syamsuar sembari tersenyum.

Merespons jawaban Syamsuar, Saut kembali berharap agar Syamsuar-Edy dan Khofifah-Emil jangan sampai masuk ke ruang tahanan karena terlibat korupsi.

"Sehingga cukup paling enggak di sini aja (bagian depan rutan KPK), enggak usah masuk ke dalam (tahanan), pesan yang mau disampaikan kira-kira begitu," papar Saut.

Baca juga: KPK Peringatkan Kepala Daerah: Jangan Lagi Main-Main, Kalau Tidak OTT

Saut menuturkan, sebelumnya KPK bersama Syamsuar-Edy dan Khofifah-Emil membahas delapan area rawan korupsi.

Beberapa area itu seperti pendapatan daerah, pengeluaran daerah, perizinan, dana desa dan lain-lain.

"Jadi, kita meminta kepala daerah untuk bersama-sama dengan KPK agar menjaga orang-orang baik ini supaya tetap baik, menjaga gerakan untuk membuat Indonesia menjadi sejahtera, tetap kokoh di daerah," ujar Saut.

Ia juga memastikan tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK akan mendampingi mereka dalam pencegahan korupsi.

"Ada sejumlah planing di beberapa daerah, karena di setiap daerah memiliki masalahnya sendiri, kita kaji juga secara spesifik. Tim Koorsupgah atau koordinator wilayah akan menjaga beliau," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com