Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Sinkronisasi, Kata Kalla Kadang Menteri ke Daerah Tak Lapor Gubernur

Kompas.com - 21/02/2019, 19:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bekerja.

Menurut dia, masih ada menteri yang melakukan kunjungan ke daerah tanpa berkoordinasi dengan gubernur.

Padahal, kata Kalla, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

"Saya juga tentu menerima kritikan bahwa menteri kadang-kadang ke daerah tanpa melapor kepada gubernur. Padahal posisi gubernur dan menteri itu hampir sama. Satu bertangung jawab kepada sektoral, para menteri, gubernur bertanggung jawab kepada regional," kata Kalla.

Baca juga: Mendagri Puji Kementerian PPN/Bappenas dalam Sinkronisasi Program Nasional dan Daerah

Oleh karena itu, ia meminta para menteri yang memiliki tanggung jawab sektoral selalu berkoordinasi kepada para gubernur selaku penanggung jawab regaional.

Dengan demikian, kata Kalla, program pemerintah akan berjalan lancar.

Ia juga mengingatkan para gubernur yang juga memiliki tanggung jawab mewakili pemerintah pusat di daerah. Hal itu, kata Kalla, harus tercermin dalam setiap kebijakan gubernur.

"Karena itulah maka dalam melaksanakan tugas sektoralnya, sewajarnya para menteri harus bersama-sama dengan para gubernur yang bertanggung jawab kepada kawasan, regional tertentu, provinsi tertentu," kata Kalla.

"Karena itulah maka bahwa kita bangun kerja sama yag baik ini. Apalagi jumlahnya hampir sama, menteri 35 gubernur 34. Hanya beda 1," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com