Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Kompas.com - 21/02/2019, 21:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para gubernur memperbanyak industri manufaktur di daerah. Hal itu, kata Kalla, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah.

"Apabila daerah ingin maju, ada dua hal yang harus dilaksanakan. Pertama industri manufacturing," kata Kalla kepada para gubernur yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

Kalla mengatakan, dengan banyaknya industri manufaktur di daerah maka akan meningkatkan rata-rata penghasilan masyarakat.

Baca juga: Ingatkan Sinkronisasi, Kata Kalla Kadang Menteri ke Daerah Tak Lapor Gubernur

Ia menyebutkan, jika daerah hanya mengandalkan sektor agraria, maka rata-rata penghasilan masyarakatnya perbulan hanya berkisar Rp1 juta. Sebab, sebesar itulah rata-rata pendapatan petani di Indonesia.

Kalla membandingkan penghasilan buruh di sektor manufaktur yang upah minimum regionalnya (UMR) kini di Indonesia rata-rata mencapai Rp2,5 juta

Angka itu, kata Kalla, mencapai dua kali lipat dari rata-rata gaji petani.

Ia mengatakan, industri manufaktur menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada pertanian. Kalla menyebutkan di sektor pertanian 1 hektar lahan rata-rata hanya menyerap 3 tenaga kerja. Sedangkan di sektor manufaktur, 1 hektar lahan bisa menyerap 200 tenaga kerja.

Baca juga: Wapres Kalla Ingatkan Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat

Meski demikian, Kalla tak menghendaki sektor pertanian ditinggal begitu saja. Ia menginginkan hasil dari sektor pertanian menjadi bahan baku bagi industri di sekitarnya.

"Artinya adalah apabila suatu daerah ingin maju, maka pendapatannya harus naik dan pendapatan yang naik itu dihasilkan dari suatu industri atau hasil pertanian yang nilainya lebih tinggi," papar Kalla.

"Karena itulah maka daerah (penghasil) cokelat harus meningkatkan (nilai) cokelatnya. Kopi, tingkatkan (nilai) kopinya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com