CEK FAKTA: Sandiaga Uno Sebut Ujian Nasional Menguras Biaya Tinggi

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut bahwa Ujian Nasional menguras biaya tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu (17/03/2019) malam.

"Kami akan hapus Ujian Nasional, ini sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga menambahkan bahwa kurikulum pendidikan terlalu berat pada beberapa daerah di Indonesia. Bersama Prabowo Subianto, Sandiaga berencana untuk menghapus ujian nasional dan digantikan dengan penelusuran minat bakat.

Benarkah fakta yang disebut Sandiaga mengenai Ujian Nasional berbiaya tinggi?

Berdasarkan penelusuran Kompas.com dari data Litbang Kompas, anggaran pengadaan Ujian Nasional sejak 2015 hingga 2017 rata-rata sekitar Rp 500 miliar. Meski begitu, jumlahnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Pada 2015, biaya anggaran sekitar Rp 560 miliar dan mengalami penurunan menjadi Rp 540 miliar pada 2016. Biaya itu kembali turun menjadi Rp 490 miliar pada 2017.

Biaya untuk Ujian Nasional kemudian berhasil ditekan saat pemerintah menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pemerintah bisa lebih menekan anggaran menjadi Rp 35 miliar pada 2018.

Dilansir dari Tirto.id dan Tempo.co, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku telah menekan anggaran hingga Rp 100 miliar, dari Rp 135 miliar sebelum menerapkan UNBK. Angka penurunan ini sekitar 78 persen.

Sementara itu, dikutip dari laman puspendik.kemdikbud.go.id, perkembangan pelaksanaan Ujian Nasional terus menigkat. Dari 3.782.453 peserta pada 2017 meningkat menjadi 6.293.552 peserta pada 2018. Angka itu bisa dibilang meningkat drastis semenjak UNBK diberlakukan.

Menentukan kualitas

Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Ervyn Kaffah menilai bahwa UN merupakan sesuatu yang penting untuk menentukan kualitas.

"UN itu penting sebagai alat ukur atau untuk memetakan kualitas pendidikan kita. Kalau dihapus, instrumen apa yang bisa digunakan?," ucap Ervyn dalam cek fakta bersama di kantor Google Indonesia, Minggu malam.

"Jadi untuk UN masih relevan dipertahankan untuk pemetaan, namun perlu dilakukan perbaikan pada instrumennya," Kata Ervyn.

Dia melanjutkan, masalah Ujian Nasional masih relevan dipertahankan untuk pemetaan kualitas pendidikan.

Di sisi lain perlu dilakukan perbaikan kurikulum dan standar pertanyaannya disesuaikan berdasarkan klaster wilayah masing-masing.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Debat III Pilpres 2019 Mengenai Anggaran Biaya Ujian Nasional



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Keluarga Korban Kerusuhan 21-22 Mei Mohon Perlindungan ke LPSK

Keluarga Korban Kerusuhan 21-22 Mei Mohon Perlindungan ke LPSK

Megapolitan
Penembakan di Perayaan Juara Klub NBA Toronto Raptors, 2 Orang Terluka

Penembakan di Perayaan Juara Klub NBA Toronto Raptors, 2 Orang Terluka

Internasional
Bukti Pamungkas Prabowo-Sandi, Akankah Mengubah Hasil Pemilu?

Bukti Pamungkas Prabowo-Sandi, Akankah Mengubah Hasil Pemilu?

Nasional
Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Nasional
Penetapan Titik Koordinat Rumah Siswa Bikin Lama Verifikasi Berkas PPDB

Penetapan Titik Koordinat Rumah Siswa Bikin Lama Verifikasi Berkas PPDB

Megapolitan
Polisi Tahan Nakhoda dan ABK KM Nusa Kenari 02

Polisi Tahan Nakhoda dan ABK KM Nusa Kenari 02

Regional
Penolakan dan Kepercayaan Diri Tim Hukum 01 Jawab Tuduhan Kecurangan 02 di MK...

Penolakan dan Kepercayaan Diri Tim Hukum 01 Jawab Tuduhan Kecurangan 02 di MK...

Nasional
Sampah di TPA Cipayung Capai 1.000 Ton Per Hari, Pemkot Depok Ingin Percepat Pemindahan ke Lulut Nambo

Sampah di TPA Cipayung Capai 1.000 Ton Per Hari, Pemkot Depok Ingin Percepat Pemindahan ke Lulut Nambo

Megapolitan
Mantan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Parkir

Mantan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Parkir

Regional
[POPULER INTERNASIONAL] Bocah 5 Tahun Tewas Tertimpa Jendela | Mantan Presiden Mesir Meninggal

[POPULER INTERNASIONAL] Bocah 5 Tahun Tewas Tertimpa Jendela | Mantan Presiden Mesir Meninggal

Internasional
MK Gelar Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres pada Hari Ini

MK Gelar Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres pada Hari Ini

Nasional
Jemaah Ahmadiya Lombok Timur Sudah Tak Bisa Kembali ke Kampung Halaman

Jemaah Ahmadiya Lombok Timur Sudah Tak Bisa Kembali ke Kampung Halaman

Regional
Warga di Probolinggo Tolak Pembangunan Gedung Kremasi

Warga di Probolinggo Tolak Pembangunan Gedung Kremasi

Regional
[POPULER MEGAPOLITAN]: Mantan Kapolda Mengaku Tak Tahu Apa Salahnya I Kivlan Akui Terima 4.000 Dollar Singapura untuk Aksi Supersemar I Penumpang Expander Korban Kecelakaan Cipali Satu Keluarga

[POPULER MEGAPOLITAN]: Mantan Kapolda Mengaku Tak Tahu Apa Salahnya I Kivlan Akui Terima 4.000 Dollar Singapura untuk Aksi Supersemar I Penumpang Expander Korban Kecelakaan Cipali Satu Keluarga

Megapolitan
Kejati Jatim Usut Dugaan Penyalahgunaan Aset Negara Triliunan Rupiah di Surabaya

Kejati Jatim Usut Dugaan Penyalahgunaan Aset Negara Triliunan Rupiah di Surabaya

Regional

Close Ads X