CEK FAKTA: Pernyataan Sandiaga yang Kutip Sri Mulyani soal Dana Pendidikan

Kompas.com - 18/03/2019, 17:35 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

KOMPAS.com - Dalam debat ketiga Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang meng-cover sistem pendidikan dan kebijakan memberikan asupan makanan lebih baik.

Dalam debat, ia juga menyinggung mengenai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa 60 persen dari Rp 400 triliun lebih dari dana pendidikan telah dianggarkan ke daerah, namun belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas.

"Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa dari total 400 triliun lebih yang 60 persen dianggarkan ke daerah belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas," ujar Sandiaga dalam debat semalam.

Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, kemenkeu.go.id, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2018 mencapai Rp 441 triliun yang terdiri dari Rp 149,7 triliun anggaran untuk pusat, Rp 279,5 triliun transfer ke daerah, dan Rp 15 triliun dana lain-lain.

Berfokus pada anggaran dana pendidika ke daerah, yakni sebesar Rp 279,5 triliun. Angka ini bisa dibilang sebesar 63,5 persen dari total anggaran dana pendidikan sebedar Rp 441 triliun.

Pernyataan Sri Mulyani

Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa tingginya anggaran pendidikan masih dirasa mengecewakan bagi dirinya. Sebab, menurut Sri Mulyani, masih banyak ruang kelas yang tak layak untuk kegiatan belajar-mengajar di Indonesia.

"Kami perlu review dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti), serta pemerintah daerah karena fungsi pendidikan, terutama untuk SD, SMP, didelegasikan di daerah," ujar Sri Mulyani di kompleks kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).

Baca juga: Banyak Sekolah Rusak, Sri Mulyani Kecewa dengan Penyaluran Anggaran Pendidikan

Kemudian, Sri Mulyani juga mendapatkan data dari Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPPIKA) yang mengungkapkan lebih dari 200.000 ruang kelas di sekolah seluruh Indonesia yang kondisinya rusak.

Mengetahui hal tersebut, Sri Mulyani berkoordinasi dengan Kemdikbud, Kemristek Dikti, dan Pemda juga merencanakan membuat peta monitoring yang dapat menampilkan saluran anggaran pendidikan secara lebih detail.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X