Pemerintah Telah Wacanakan Penggantian Ujian Nasional

Kompas.com - 18/03/2019, 19:35 WIB
Sejumlah murid melaksanakan UNBK ( Ujian Nasional Berbasis Komputer ) di SMK Negeri 3 Kota Tangerang, Banten, Senin ( 3/4/2017). Ujian nasional berbasis online tingkat SMK ini akan berlangsung hingga Kamis 6 April mendatang.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah murid melaksanakan UNBK ( Ujian Nasional Berbasis Komputer ) di SMK Negeri 3 Kota Tangerang, Banten, Senin ( 3/4/2017). Ujian nasional berbasis online tingkat SMK ini akan berlangsung hingga Kamis 6 April mendatang.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) telah mewacanakan penerapan sistem penilaian baru pengganti Ujian Nasional ( UN).

Tidak dihapus, sistem baru tersebut rencananya akan diberi nama Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) dan dinggap lebih efektif dan tepat dalam mengukur kemampuan siswa.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, UN sudah kehilangan fungsi setelah tidak lagi dijadikan alat ukur penentu kelulusan siswa.

Dengan demikian, manfaat dari penyelenggaran UN tidak berdampak signifikan bagi siswa maupun sekolah.

Diganti AKSI

Menurutnya, AKSI didesain seperti Program for Internasional Student Assesment (PISA) yang menjadi acuan bagi dunia mengukur tingkat pendidikan di sebuah negara.

Baca juga: Pengamat: Ujian Nasional Masih Perlu untuk Pemetaan Tingkat Pendidikan

 

Kendati demikian, pergantian UN dengan AKSI belum pasti kapan akan mulai diterapkan.

“Pelaksanaan UN menghabiskan dana sangat besar dan disayangkan apabila tidak diimbangi dengan manfaatnya. Hadirnya aksi sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,”ujar Hamid, Senin (11/3/2019) dilansir dari laman resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Sejak tidak menjadi alat penentu kelulusan siswa, fungsi UN hanya untuk memetakan kualitas sekolah dan capaian nilai siswa. Nilai hasil UN bahkan sudah tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Standar PISA

Hamid menuturkan, mata pelajaran yang masuk dalam AKSI adalah mata pelajaran umum yang digunakan dalam standar PISA, yakni bahasa, matematika, dan IPA.

Ia menjelaskan, AKSI dapat mengukur kelemahan siswa sejak masuk sekolah di setiap jenjang. “AKSI sebenarnya disiapkan ketika ada rencana pembubaran UN. Walaupun fungsinya berbeda, AKSI lebih berdampak. UN bertujuan untuk diagnosis kelemahan siswa,” katanya.

Ia optimis AKSI dapat memperbaiki mutu siswa dan sekolah. Pasalnya, pihak sekolah juga diberi kesempatan mengoreksi kualitas guru. “AKSI belum ditetapkan atau masih dijadikan pilihan sebagai pengganti UN,” ujarnya.



Terkini Lainnya

Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Nasional
Penetapan Titik Koordinat Rumah Siswa Bikin Lama Verifikasi Berkas PPDB

Penetapan Titik Koordinat Rumah Siswa Bikin Lama Verifikasi Berkas PPDB

Megapolitan
Polisi Tahan Nakhoda dan ABK KM Nusa Kenari 02

Polisi Tahan Nakhoda dan ABK KM Nusa Kenari 02

Regional
Penolakan dan Kepercayaan Diri Tim Hukum 01 Jawab Tuduhan Kecurangan 02 di MK...

Penolakan dan Kepercayaan Diri Tim Hukum 01 Jawab Tuduhan Kecurangan 02 di MK...

Nasional
Sampah di TPA Cipayung Capai 1.000 Ton Per Hari, Pemkot Depok Ingin Percepat Pemindahan ke Lulut Nambo

Sampah di TPA Cipayung Capai 1.000 Ton Per Hari, Pemkot Depok Ingin Percepat Pemindahan ke Lulut Nambo

Megapolitan
Mantan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Parkir

Mantan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Parkir

Regional
[POPULER INTERNASIONAL] Bocah 5 Tahun Tewas Tertimpa Jendela | Mantan Presiden Mesir Meninggal

[POPULER INTERNASIONAL] Bocah 5 Tahun Tewas Tertimpa Jendela | Mantan Presiden Mesir Meninggal

Internasional
MK Gelar Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres pada Hari Ini

MK Gelar Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres pada Hari Ini

Nasional
Jemaah Ahmadiya Lombok Timur Sudah Tak Bisa Kembali ke Kampung Halaman

Jemaah Ahmadiya Lombok Timur Sudah Tak Bisa Kembali ke Kampung Halaman

Regional
Warga di Probolinggo Tolak Pembangunan Gedung Kremasi

Warga di Probolinggo Tolak Pembangunan Gedung Kremasi

Regional
[POPULER MEGAPOLITAN]: Mantan Kapolda Mengaku Tak Tahu Apa Salahnya I Kivlan Akui Terima 4.000 Dollar Singapura untuk Aksi Supersemar I Penumpang Expander Korban Kecelakaan Cipali Satu Keluarga

[POPULER MEGAPOLITAN]: Mantan Kapolda Mengaku Tak Tahu Apa Salahnya I Kivlan Akui Terima 4.000 Dollar Singapura untuk Aksi Supersemar I Penumpang Expander Korban Kecelakaan Cipali Satu Keluarga

Megapolitan
Kejati Jatim Usut Dugaan Penyalahgunaan Aset Negara Triliunan Rupiah di Surabaya

Kejati Jatim Usut Dugaan Penyalahgunaan Aset Negara Triliunan Rupiah di Surabaya

Regional
Progres Pembangunan LRT Jabodebek Capai 62,6 Persen

Progres Pembangunan LRT Jabodebek Capai 62,6 Persen

Megapolitan
Perwakilan Majalah Tempo dan Eks Komandan Tim Mawar Akan Hadiri Mediasi di Dewan Pers

Perwakilan Majalah Tempo dan Eks Komandan Tim Mawar Akan Hadiri Mediasi di Dewan Pers

Nasional
Polisi Selamatkan 21 Pekerja Migran NTT yang Hendak Dikirim ke Malaysia

Polisi Selamatkan 21 Pekerja Migran NTT yang Hendak Dikirim ke Malaysia

Regional

Close Ads X