Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Bicarakan Korupsi Pendidikan dalam Debat, Capres dan Cawapres Dikritik

Kompas.com - 24/03/2019, 13:24 WIB
Abba Gabrillin,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan guru-guru peserta Sekolah Antikorupsi (SAKTI) mengkritik kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait perhatian dalam isu korupsi di dunia pendidikan.

Sebab, dalam debat capres maupun cawapres, tidak ada yang menyinggung mengenai isu tersebut.

"Permasalahan yang diangkat ketika debat hanya permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumya, tetapi tidak ada yang jelas dan konkret untuk cegah korupsi pendidikan," ujar Anggota Badan Pekerja ICW Nisa Rizkiah dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (24/3/2019).

Baca juga: Banyak Celah Korupsi Pendidikan, Menristek Dikti Diminta Awasi Ketat Oknum di Kementerian

Menurut ICW, persoalan korupsi pendidikan masih menjadi masalah yang belum dapat diatasi.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih rawan disalahgunakan.

Berdasarkan data tren pemberantasan korupsi ICW dalam empat tahun terakhir, korupsi masih melibatkan pembuat kebijakan maupun penyelenggara pendidikan.

Baca juga: ICW Mencatat Ada 425 Kasus Korupsi Pendidikan Sepanjang 2005-2016

Setidaknya, menurut ICW dari 2015 hingga 2018, terjadi 309 kasus korupsi pendidikan.

Total kerugian negara akibat korupsi di sektor pendidikan mencapai Rp 494,5 miliar.

Tata kelola yang kurang baik membuat masalah dalam dunia pendidikan, misalnya akses dan mutu biaya pendidikan yang mahal, gedung sekolah yang rusak, hingga masalah kekurangan guru dan tenaga pengajar.

Baca juga: KPK Baru Bidik Kasus Korupsi Pendidikan di NTT

Menurut ICW, salah satu isu yang seharusnya menjadi bahan debat cawapres adalah hal-hal yang berkaitan dengan guru.

Kandidat pemimpin negara seharusnya membahas mengenai kualitas, distribusi, hingga otoritas mengajar.

"Siapa pun yang nanti terpilih, mesti menempatkan agenda reformasi guru dalam daftar prioritas kebijakan," kata Nisa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com