Pesan Kuat Pemilu Damai dan Jurdil dari Akademisi Yogyakarta

KOMPAS.com - Jelang jadwal Pemilu tanggal 17 April 2019, rektor dan sivitas akademika dari berbagai Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkominda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut hadir menguatkan deklarasi seruan moral penyelenggaraan Pemilu jujur, adil, dan damai.

Pernyataan bersama Pemilu berintegritas dan bermartabat berjudul “Pemilu Jurdil dan Damai: Awasi Prosesnya, Hormati Hasilnya” dibacakan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Panut Mulyono di Halaman Balairung UGM, Senin (15/4/2019).

“Pemilu yang berjalan jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat di mata rakyat,” ucap Panut mengawali deklarasi.

Jangan korbankan keutuhan bangsa

Melalui rilis resmi UGM, Prof. Panut menyampaikan pemilu merupakan sebuah proses penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diletakkan dalam konteks pelaksanaan demokrasi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Baca juga: FISIP UI: Ini 4 Karakter Pemilih Milenial

Ia menambahkan, upaya mencapai kemenangan dalam pemilu, serta untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mendukung kandidat dalam pemilu, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mengorbankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang majemuk.

“Pelaksanaan Pemilu tinggal dua hari lagi, mudah-mudahan akan berjalan lancar dan dapat dipercaya dan hasilnya harus kita hormati bersama,” tutur Rektor UGMdalam sambutannya.

“Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk berpolitik dan berdemokrasi secara bermartabat, menjaga proses Pemilu agar berjalan secara jujur, adil, dan damai,” terangnya.

Cegah politik uang dan informasi bohong

Pernyataan bersama ini mencakup beberapa poin ajakan bagi masyarakat, di antaranya untuk secara aktif melakukan pencegahan politik uang, turut membatasi beredarnya informasi bohong yang bisa mendistorsi pandangan publik.

Deklarasi ini juga mengajak agar masyarakat secara bersama dapat memastikan semua pemilih bisa memberikan hak suaranya secara aman tanpa intimidasi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat juga didorong secara aktif menggunakan hak pilih sebagai ekspresi kedaulatan rakyat, mengawal tegaknya netralitas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepolisian RI (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penyataan sikap ini juga mengajak untuk mengawasi proses pemungutan suara, menghormati hasilnya, serta menggunakan cara-cara yang sepenuhnya konstitusional jika ada keberatan atas hasil pemilu.

Seruan moral untuk Indonesia lebih baik

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Erwan Agus Purwanto menerangkan seruan tersebut dirasa sangat tepat dikemukakan dari dunia pendidikan tinggi.

UGM sendiri, jelasnya, dalam 6 bulan terakhir telah melakukan berbagai upaya memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa, dan mendorong diskusi sehat untuk mengulas visi misi para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Kami mengajak masyarakat untuk duduk dan melihat bahwa diskusi program tidak harus dengan ujaran kebencian seperti di media sosial,” kata Erwan.

Melalui deklarasi ini, para akademisi mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan lancar dan damai. “Semoga seruan moral ini didengar, dan kita berharap Pemilu 17 April nanti berjalan aman dan damai untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.