Kompas.com - 18/04/2019, 21:13 WIB
Direktur Center for Digital Society (CfDS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dedy Permadi menyebutkan ada sejumlah ancaman kemanan siber pada pemilu 2019 di Indonesia dalam Konferensi Pers Ancaman Keamanan Siber Masa Pemilu 2019, Kamis (18/4/2019) di Fisipol UGM. Dok. UGMDirektur Center for Digital Society (CfDS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dedy Permadi menyebutkan ada sejumlah ancaman kemanan siber pada pemilu 2019 di Indonesia dalam Konferensi Pers Ancaman Keamanan Siber Masa Pemilu 2019, Kamis (18/4/2019) di Fisipol UGM.

Era "Post Truth"

Operasi informasi ini memanfaatkan bias kognitif manusia yang memiliki keterbatasan dalam memproses informasi. Manusia hanya memilih sumber infromasi yang mudah dikonsumi.

Saat ini dikatakan Dedy, masyarakat juga hidup dalam era post truth dimana informasi kebohongan dapat dianggap sebagai kebenaran karena infromasi tersebut dekat dengan keyakinan dan terus menerus diterima orang tertentu.

Selain itu juga terjadi fenomena eco chamber dimana pengguna media sosial (medsos) terisolasi pda satu ruang berpikir.

Alogaritma medsos dapat menggiring pengguna berlama-lama mengakses konten-konten yang dekat dengan kesukaannya sehingga berimbas pada isolasi terhadap perspektif lain.

Menyitir Shackelford, 2016, Dedy menyampaikan ada lima area dalam proses elektoral yang rentan akan serangan siber. Lima area itu adalah (1) infromasi yang diterima pemilih menjelang pemilu, (2) daftar peserta pemilu, (3) mesin untuk memilih, (4) mekanisme rekapitulasi untuk menentukan pemenang, dan (5) sistem diseminasi untuk menyebarluaskan berita terkait hasil pemilu.

Keamanan siber kolaboratif

Ancaman serangan siber disebutkan Dedy sangat berpotensi merusak pemilu. Namun dia yakin dengan membangun keamanan siber kolaboratif-progresif dapat menjadi benteng menghadapi serangan siber.

Salah satunya dengan membangun kesadaran manusia dengan pengetahuan atau literasi digital yang baik. Disamping itu juga membuat regulasi terkait kemanan siber yang mumpuni dan meningkatkan kualitas sistem IT kemanan siber.

"Gerakan literasi digital yang sifatnya kolaboratif sudah seharusnya didukung oleh kebijakan pemerintah yang sifatnya progresif,"pungkasnya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X