Pascakerusuhan 22 Mei, UGM Serukan Pesan Damai

Kompas.com - 25/05/2019, 16:22 WIB
Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono saat menyampaikan deklarasi pesan persatuan dan perdamaian di Balairung, Gedung Pusat UGM, Jumat (24/5/2019). Dok. UGMRektor UGM, Prof. Panut Mulyono saat menyampaikan deklarasi pesan persatuan dan perdamaian di Balairung, Gedung Pusat UGM, Jumat (24/5/2019).

KOMPAS.com — Aksi massa yang berakhir rusuh 21- 22 Mei lalu menimbulkan keprihatinan di kalangan dosen Universitas Gadjah Mada ( UGM). Merespons hal itu, dosen UGM mengirim pesan damai dan menyerukan elite politik dan seluruh elemen bangsa mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.

“Kami para dosen UGM menyerukan kepada para pihak, baik para elite politik maupun elemen masyarakat, untuk kembali mengedepankan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945. Marilah kembali ke nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan,” kata Rektor UGM Prof Panut Mulyono saat menyampaikan deklarasi pesan persatuan dan perdamaian di Balairung, Gedung Pusat UGM, Jumat (24/5/2019).

Dalam pembacaan pesan perdamaian ini, Rektor didampingi Prof Koentjoro (Ketua Dewan Guru Besar), Prof Sigit Riyanto (Dekan Fakultas Hukum), Prof Mohtar Mas'oed (Guru Besar Fisipol UGM), Rimawan Pradiptyo dan Fahmi Radhi (ekonom UGM).

Berpihak pada kepentingan bangsa

Seperti diwartakan laman resmi UGM, dalam pembacaan pesan perdamaian tersebut Rektor UGM mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menanggalkan sebutan yang kurang patut kepada pihak yang memiliki aspirasi dan preferensi politik berbeda.

Baca juga: Guru Besar Se-Indonesia Serukan Damai Pasca-Pemilu 2019

Selanjutnya, dia juga mengajak masyarakat meninggalkan penyebaran berita bohong dan saling mendiskreditkan antar-anak bangsa. “Marilah kembali kita bersatu, menjunjung persatuan dan kesatuan serta menjunjung integritas untuk bersama-sama membangun Indonesia,” ujarnya.

Sigit Riyanto mengatakan, beberapa proses tahapan penyelenggaraan pemilu sudah selesai dengan penetapan pemenang pilpres dan pileg oleh KPU.

Namun, pascapengumuman, menurut Sigit, ada aksi massa yang berakhir rusuh sehingga ia prihatin atas kondisi tersebut. “Saya kira ada upaya untuk mengganggu ketertiban dan upaya melakukan pelanggaran hukum yang sangat meresahkan,” katanya.

Selain itu, ia mengimbau semua pihak menuruti koridor hukum, menjauhkan sikap anarkistis dan menjauhkan upaya menghalalkan segala cara. “Kembali pada jati diri bangsa dan berpihak pada kepentingan bangsa,” katanya.

Dampak kabar bohong

Mohtar Mas'oed mengatakan, perbedaan pilihan politik dan identitas dalam berpolitik merupakan hal wajar. Namun, sebaiknya elite politik tidak menjadikan perbedaan identitas untuk memobilisasi massa, apalagi menjurus sikap agresif dan anarkistis.

“Pelajaran kita ke depan, mobilisasi mesti dikurangi dan dihilangkan meski identitas tidak bisa dihilangkan, tetapi jangan dimobilisasi,” ujarnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Close Ads X