Apa yang Bisa Dilakukan Para Intelektual Pasca-pilres?

Kompas.com - 26/05/2019, 22:57 WIB
Menkeu Sri Mulyani bersama penerima beasiswa LPDP angkatan ke-139 dalam festival literasi bertajuk Indonesia Negeri 1.000 Dongeng di gedung Kemendikbud, Jakarta (3/3/2019).Dok. Kompas.com Menkeu Sri Mulyani bersama penerima beasiswa LPDP angkatan ke-139 dalam festival literasi bertajuk Indonesia Negeri 1.000 Dongeng di gedung Kemendikbud, Jakarta (3/3/2019).

Oleh: Bening Tirta Muhammad

KOMISI Pemilihan Umum telah merilis hasil perhitungan suara Pemilu 2019 tapi perjuangan kedua kubu pendukung belum berakhir. Bukan untuk melanggengkan polarisasi, tetapi untuk terus mengawal kebijakan.

Yang tidak kalah penting adalah pertarungan ide dan track record yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang dan mewarnai peta politik, ekonomi, dan budaya Indonesia.

Salah satu hal yang akan mengisi lembar baru perjalanan Nusantara itu adalah keberadaan para intelektual Tanah Air.

Setidaknya, per hari ini sudah ada 20.000 orang lebih yang dinyatakan mendapatkan kesempatan kuliah pascasarjana di dalam dan luar negeri lewat beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP) Kementerian Keuangan.

Mereka ada yang akan, sedang, dan sudah menyelesaikan studinya. Jumlah itu akan terus bertambah dengan dibukanya penerimaan beasiswa LPDP tahun 2019.

Itu artinya ada puluhan ribu orang berpendidikan tinggi dan para ahli (intelektual) yang akan mengisi kantung demografi muda Indonesia di masa datang, taruhlah lima tahun mendatang pada 2024.

Namun, kapasitas intelektual-intelektual muda ini tidak akan berkembang pesat tanpa difasilitasi oleh pengondisian lewat inisiatif pemerintah maupun masing-masing individu.

Di antara sumber-sumber daya manusia berkualitas, kita tidak mau doktor rumpun ilmu sosial sebatas berkarier di lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional tanpa kontribusi langsung memengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia.

Kita juga tidak ingin para prodigy (orang genius) yang berpuas mendalami bidang eksakta keahliannya tanpa membantu percepatan pembangunan lewat bagi ilmu maupun kolaborasi strategis.

Jangan pula para ahli teknologi informasi, bisnis, dan manajemen konsultan punya mimpi menaiki jenjang karier di perusahaan multinasional, seperti Google, McKinsey, IBM, atau Accenture, tanpa terbersit keinginan membuat perusahaan teknologi dan konsultan merek sendiri, buatan dalam negeri.

Diskusi soal pilihan karier dan benefit finansial memang hal abu-abu di mana urusan dompet ditabrakkan dengan mimpi idealis yang disampaikan lewat aplikasi dan wawancana beasiswa.

Jalan tengahnya adalah di mana pun kita berkarier saat ini, pastikan kita punya rencana (exit strategy) yang jelas. Anggaplah kita sedang "mencari pengalaman", yang nanti bisa mengamplifikasi dampak (impact) yang bisa kita sumbangkan bagi pembangunan Indonesia.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X