Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Transportasi UGM: Arus Mudik 2019 Perlu Dukungan Pemda

Kompas.com - 02/06/2019, 20:24 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

KOMPAS.com - Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada menilai pemerintah pusat telah mempersiapkan urusan arus mudik 2019 dengan sangat baik.

Pakar transportasi UGM ini melihat pemerintah sudah optimal untuk memberi pelayanan kepada pemudik tahun ini. Hal itu dinilainya dari segi sarana dan prasarana, serta kebijakan.

“Untuk Arus Mudik tahun 2019, kami menilai pemerintah pusat sudah mempersiapkannya dengan sangat baik,” sebut Prof. Agus Taufik Mulyono seperti dilansir dari laman resmi UGM (1/6/2019).

4 faktor utama mudik

“Persiapannya sudah memenuhi keempat hal utama yang harus dipenuhi dalam transportasi, yakni ketepatan waktu, keterjangkauan biaya, keselamatan, dan keamanan,” ujarnya.

Lebih lanjut Prof. Taufik menyampaikan persiapan itu meliputi perbaikan pelayanan di simpul-simpul, seperti terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan.

Baca juga: UGM: Menjadikan Semua Destinasi Wisata Instagramable

 

Perbaikan ini penting mengingat simpul memengaruhi nilai waktu yang vital dalam transportasi. Selain itu, ia juga menerangkan bahwa pengadaan jalan tol baru juga turut meningkatkan pelayanan ini.

Taufik kemudian menyebut arus mudik kali ini bolanya ada di pengguna jalan. “Sekarang tinggal bagian publik, utamanya para pemudik, untuk patuh. Bersikaplah adil dan jangan egois di jalan,” pesannya.

Dukungan pemda

Oleh karena itu, Prof. Taufik juga berpesan bagi penegak hukum di jalan agar bersikap adil. Hal itu karena ia mendengar isu bahwa tidak ada pemberian sanksi selama Operasi Ketupat.

Jika benar demikian, ia berharap pembiaran semacam itu tidak seharusnya dilakukan. “Pengguna jalan memerlukan contoh baik untuk bersikap adil di jalan,” ujarnya.

Salah satu permasalahan dalam mudik kali ini, sebut Prof. Taufik adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, utamanya untuk jalur darat bagi kendaraan bermotor.

Ia menjelaskan pemerintah melalui kementeriannya sudah berupaya membangun jalan tol demi kelancaran jalur tersebut. Namun, pemerintah daerah tidak mendukungnya dengan penerapan kebijakan transportasi yang tepat di jalan arteri yang dekat dengan pintu keluar tol.

“Seringnya jalan arteri setelah keluar tol macet. Tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk membuat rekayasa arus lalu lintas atau pelebaran jalan,” keluhnya.

Jumlah kendaraan bermotor

Lebih lanjut, Prof. Taufik menyatakan masalah lebih besar tidak hanya ketika mudik, melainkan transportasi pada umumnya adalah banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.

Kendaraan bermotor di Indonesia, utamanya roda dua, telah merebut ruang milik jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Hal yang membuatnya lebih khawatir adalah jumlah kendaraan tersebut tiap tahun semakin meningkat.

“Kepemilikan kendaraaan bagi masyarakat Indonesia merupakan penanda status sosial mereka,” ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com