Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Sistem Zonasi PPDB 2019, Netizen "Curhat" di Akun Resmi Kemendikbud

Kompas.com - 19/06/2019, 08:04 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

KOMPAS.com - Proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang telah dibuka di beberapa daerah mendorong warganet menyampaikan beragam masukan di akun resmi Instagram Kemendikbud @Kemdikbud.RI.

Berbeda dengan tahun lalu "curhat" netizen banyak diwarnai masalah penyalahgunaan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), PPDB 2019 postingan warganet didominasi soal prioritas seleksi zonasi berbasis perhitungan jarak rumah ke sekolah.

Bagi beberapa warganet hal ini memunculkan soal di mana anak dengan nilai UN tinggi "kalah" dengan anak berdomisili lebih dekat sekolah yang diuntungkan dengan perhitungan zonasi berbasis jarak.

Kecewa soal jarak

Seperti disampaikan akun @o_cci_o: 

"Pak mohon maaf sebelumnya saya hanya mengeluarkan unek² saya, bayangkan pak jarak hanya 50m dari sekolah tapi nilai unbk 19 lalu dia bisa masuk sekolah negeri. Sedangkan kami jarak sekitar 3km dengan nilai 35 tapi tidak diterima di negeri? Apa cukup adil pak? Begadang tiap malam belajar supaya mendapatkan nilai unbk yang bagus supaya bisa masuk sma negeri, tapi apa yang kita dapat? Nihil pak:)."

Baca juga: Soal PPDB 2019, Pengamat: Solidkan Koordinasi Pusat dan Daerah

Hal sama dikeluhkan akun @camillagreyns, "Pak seharusnya yg nilainya rendah tu semakin dimotivasi agar sadar...bukannya malah diuntungkan dengan adanya sistem zonasi ini."

Akun @catherinecinta28 secara singkat menggungah tanggapan: "'Zonasi' hancurkan harapan murid berprestasi" 

Pemerataan kualitas

Namun, ada pula warganet yang mendukung sistem PPDB tahun ini sebagai sebuah upaya pemerintah untuk memeratakan pendidikan dan menghilangkan 'favoritisme' sekolah. Mereka menyadari sebagai sebuah upaya baru, tentu masih membutuhkan perbaikan di masa mendatang.

Salah satunya disampikan akun @nacticc, "Sistem zonasi udah bener, tpi kualitas pendidikan setiap sekolah belum bener dan belum sama makanya pada protes"

 

Akun @firyalsdf secara panjang lebar memberi tanggapannya:

"sorry, gamaksud menyinggung pihak manapun. tapi tolong jangan terlalu berlebihan untuk menyalahkan @kemendikbud.ri mungkin ini adalah salah satu usaha mereka untuk memajukan pendidikan di indonesia, tidak semua usaha akan selalu berjalan dengan mulus.

Ia menambahkan, "sama seperti usaha kalian yang telah belajar mati2 an utk belajar dan mendapatkan hasil UN yang memuaskan. sama seperti proses pembenahan pendidikan di indonesia yang dilakukan oleh @kemdikbud.ri mungkin yang mereka mau adalah pendidikan di indonesia akan lebih rata dan lebih maju. namun, tidak segala usaha berhasil instan"

Gaya milenial

Beberapa postingan lain gaya milenial yang satire dan juga lucu juga mewarnai kolom komentar di akun resmi Kemendikbud hingga hari ini (19/6/2019).

Seperti pengalaman yang dibagikan akun @rizkahayu.f31, "Bapakkkkkkk???? kenapa nama saya ditarik ulur online kyk perasaan hati iniii huhuhu:")"

Akun @andiniintantri menulis, "Tahun depan kalau masih ada gini ,aku bangun rumah didalem sekolah aja deh pak ,sekalian jadi tukang bersih-bersih sekolah ,lumayan zona deket pahala dapat????"

Atau seperti disampaikan  @auliapn._ , "pak klo saya ga msk negri masa msk swasta kan kasian ma jiwa kemissqueenan saya, dia jdi bergejolak meronta." 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com