Lustrum 14 UGM: Upaya Menangkal Radikalisme Masuk Kampus

Kompas.com - 28/07/2019, 17:19 WIB
Franz Magnis Suseno dalam seminar nasional ?Ketahanan Moral dan Budaya Bangsa: Bela Negara dan Pencegahan Radikalisme di Kampus? di ruang seminar Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM, Yogyakarta (26/7/2019) DOK. UGMFranz Magnis Suseno dalam seminar nasional ?Ketahanan Moral dan Budaya Bangsa: Bela Negara dan Pencegahan Radikalisme di Kampus? di ruang seminar Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM, Yogyakarta (26/7/2019)

KOMPAS.com - Franz Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis dalam seminar nasional “Ketahanan Moral dan Budaya Bangsa: Bela Negara dan Pencegahan Radikalisme di Kampus” menyampaikan radikalisme dan eksklusivisme menjadi tantangan Pancasila dalam mengakomodasi kebangsaan.

Seminar yang digelar dalam rangka Lustrum UGM ke-14 di ruang seminar Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM, Yogyakarta (26/7/2019) juga menghadirkan pembicara lain antara lain; Mochammad Maksum (Wakil Ketua Umum PBNU), Zuly Qodir (Anggota Lembaga Dakwah PP Muhammadiyah), Prof. Ismunandar (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti), Pof. Bondan Tiara Sofyan (Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan) dan lainnya. 

Peran negara dan pemimpin agama

"Kita sekarang menghadapi radikalisme yang tidak menerima Pancasila dan beragama tapi eksklusif. Hanya 'aku' yang lain tidak, yang lain jadi nomor dua dan tiga,” kata Romo Magnis seperti dilansir dari laman resmi UGM. 

Baca juga: Soal Radikalisme, Menristek Ingatkan Pentingnya Pengawasan Medsos

Magnis mengaku prihatin paham terorisme dan tersebut menyebar ke banyak negara sekarang ini. Apalagi, pelaku bom bunuh diri di Filipina adalah sepasang suami istri dari Indonesia yang diketahui baru saja kembali dari perang Siria.

Untuk mengantisipasi hal serupa dan melakukan deradikalisasi Magnis berpendapat kehadiran negara dan pemimpin agama sangat menentukan.

“Kita bisa sepakati bahwa keagamaan harus dirasakan secara positif, pemimpin agama harus mampu meyakinkan umatnya bahwa agama tidak pernah mengajarkan kekerasan,” katanya.

Belajar dari kudeta Mesir

Meski radikalisme dan ekslusivisme dalam beragama menjadi bagian tantangan Indonesia dalam mewujudkan proses akomodasi kebangsaan, menurut Magnis Indonesia sangat beruntung karena pasca reformasi 1998 tidak terjadi perpecahan seperti dialami Mesir yang berakhir dengan kudeta militer.

“Mesir mengalami seperti Indonesia tahun 1998, hanya ingin mewujudkan UU Dasar yang bisa diterima semua pihak, berakhir dengan kudeta militer, sekarang Mesir terpecah pro dan kontra, tapi Indonesia maju,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi sahabatnya yang jadi politisi seperti Amien Rais, Gus Dur dan Akbar Tanjung di kala itu membawa Indonesia menjadi demokratis. “Tidak menjadi negara agama tapi atas dasar Pancasila,” ungkapnya.

Masuk kampus dan sekolah

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU, Prof Mochammad Maksum mengatakan agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup toleran dengan agama lain. Soal negara Pancasila, Maksum menegaskan seluruh komponen bangsa sudah sepakat Indonesia sebagai negara ‘kesepakatan’ menaungi seluruh etnis, agama dan budaya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X