KOMPAS.com – Semua warga negara Indonesia mempunyai kesempatan sama memperoleh pendidikan setinggi-tingginya tanpa memandang latar belakang dan kondisi fisik. Kesempatan sama juga dimiliki penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi, sama halnya dengan anak-anak lain, asalkan mereka memiliki niat dan kemauan menjalaninya.
“Itu jadi tugas kita bersama bagaimana penyandang disabilitas punya kesempatan sekolah setinggi-tingginya. Bisa dengan berbagai cara, tidak harus pendidikan formal,” ujar Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati dalam Dialog Publik di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Dialog publik tersebut mengangkat tema “ ASEAN Enabling Masterplan 2025, Pengarusutamaan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”.
Baca juga: Menjajal Jangkau, Aplikasi Buatan Ahok untuk Bantu Manula dan Disabilitas
Vivi menambahkan, para penyandang disabilitas juga bisa mengikuti pendidikan informal, seperti paket A, B, dan C, sehingga mereka mempunyai sertifikat yang setinggi-tingginya serta memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa bekerja di sektor formal.
Menurut dia, dengan begitu pembangunan inklusif bisa berjalan sesuai diharapkan. Pembangunan inklusif itu bukan berarti harus menciptakan suatu kekhususan, melainkan para pihak yang melakukan pembangunan harus memiliki cara pandang hasil pembangunan bisa dinikmati semua orang.
“Misalnya jalan tidak harus dengan kaki, tapi bisa dengan kursi roda, makanya jalan harus muat kursi roda. Pengumuman di bandara yang disampaikan dengan pengeras suara, kalau yang tunarungu jadi kesulitan. Hal-hal itu yang harus terus-menerus disampaikan, terutama berkaitan dengan layanan umum supaya punya cara pandang inklusif,” imbuh Vivi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril menuturkan, pihaknya mendukung para penyandang disabilitas untuk bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin sesuai kemampuan dan kemauan mereka.
Dengan demikian, nantinya kesempatan kerja pun semakin terbuka lebar karena penyandang disabilitas memiliki bekal pendidikan formal dan bersertifikat dan tidak kalah dari peserta didik dengan kondisi fisik normal.
“Kami mendorong untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tapi tidak semua perguruan tinggi bisa diakses penyandang disabilitas. Masalahnya juga antara kesempatan dan kualifikasi tidak match sehingga tidak bisa diisi oleh penyandang disabilitas,” ucap Gufron.
