Hak Dasar Pendidikan Anak TKI, Mendikbud Dorong Penguatan CLC

Kompas.com - 09/08/2019, 21:05 WIB
Anak-anak buruh migran yang bersekolah di Community Learning Center (CLC) Ladang Galasah yang berada di areal perusahaan Sarawak Oil Palm Berhad, Miri (2/8/2016).  CLC merupakan wadah yang menjadi akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran ini yang terpaksa harus ikut orangtua mereka bekerja sebagai TKI di berbagai perusahaan perkebunan di negara bagian Sarawak, Malaysia.KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWAN Anak-anak buruh migran yang bersekolah di Community Learning Center (CLC) Ladang Galasah yang berada di areal perusahaan Sarawak Oil Palm Berhad, Miri (2/8/2016). CLC merupakan wadah yang menjadi akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran ini yang terpaksa harus ikut orangtua mereka bekerja sebagai TKI di berbagai perusahaan perkebunan di negara bagian Sarawak, Malaysia.


KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Muhammad melakukan pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia di Kuala Lumpur, Jumat (9/8/2019).

Sehubungan dengan itu, saat mendampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (8/8/2019), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengharapkan agar pertemuan tersebut juga membahas masalah tentang pendidikan kepada putra-putri dari tenaga kerja Indonesia ( TKI) yang bekerja di Malaysia.

“Isu yang sekarang sedang kita usahakan nanti bisa diselesaikan dalam pembicaraan yaitu berdirinya sekolah-sekolah yang di wilayah semenanjung, yaitu community learning center (CLC) yang belum bisa direalisasikan,” ujar Muhadjir, seperti diberitakan situs resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (9/8/2019).

Dia mengutip pernyataan pertama PM Mahathir Muhammad ketika berkunjung ke Jakarta pada tahun lalu yang menyatakan pentingnya pemberian layanan dasar, yaitu pendidikan, yang merupakan hak anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia.

Baca juga: Vokasi UI Gandeng 6 Universitas Gelar Konferensi Internasional Program Pendidikan Vokasi

Menurut dia, semua CLC yang berlokasi di wilayah Sabah dan Sarawak sudah berjalan, sekarang tinggal meningkatkan kualitas dan jumlah daya tampungnya.

Dengan demikian, kehadiran negara diharapkan bukan hanya untuk wilayah terluar, melainkan wilayah di luar batas negara Indonesia itu juga benar-benar diperhatikan dengan baik karena itu merupakan tanggung jawab negara dan hak warga negara untuk mendapatkan layanan tersebut.

“Kami sudah bertemu beberapa kali untuk membicarakan itu, termasuk yang terakhir di sidang SEAMEO kemarin di Kuala Lumpur beberapa bulan yang lalu. Saya dengan menteri pendidikan sini, yaitu Yang Mulia Maszlee Malik juga sudah membicarakan itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Presiden bisa lebih cepat terealisasi,” imbuh Muhadjir.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun menuturkan, Indonesia memiliki 294 CLC di wilayah Sabah dan Sarawak, dengan jumlah siswa yang cukup banyak, yakni 16.191 orang.

“Jadi dari angka 16.000 ini juga teman-teman bisa melihat banyak sekali anak-anak yang sekarang sudah mendapatkan pendidikan dan Pak Mendikbud tadi juga sudah sampaikan bahwa kita ingin mendapatkan hak pendidikan itu di semenanjung,” kata Retno. 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X