PTN Didorong Terapkan SOP Berbasis Daring untuk Percepat Pelayanan

Kompas.com - 14/10/2019, 14:03 WIB
Menristekdikti Mohamad Nasir saat memberi arahan di depan Senat Akademik dan Dewan Profesor Universitas Diponegoro (Undip) pada Workshop Penyusunan Draft Peraturan Senat Akademik tentang Manual Prosedur/Standard Operasional Prosedur (SOP) di Jepara, Sabtu (12/10/2019). Dok. KemenristekdiktiMenristekdikti Mohamad Nasir saat memberi arahan di depan Senat Akademik dan Dewan Profesor Universitas Diponegoro (Undip) pada Workshop Penyusunan Draft Peraturan Senat Akademik tentang Manual Prosedur/Standard Operasional Prosedur (SOP) di Jepara, Sabtu (12/10/2019).

KOMPAS.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendorong perguruan tinggi negeri ( PTN) melakukan inovasi dalam standar operasional prosedur ( SOP) berbagai layanan kepada mahasiswa dan publik.

Inovasi itu dilakukan berbasis teknologi dan sistem daring. Dengan demikian, peraturan yang ada bukan menghambat pelayanan kepada mahasiswa dan publik, melainkan justru mempermudah pelayanan.

"Sistem peraturan harus dikembangkan dengan baik. Inilah yang harus kita garap. Kalau kita akan membuat SOP, bagaimana SOP itu menjadi lebih sederhana, menjadi lebih baik, dan jangan sampai menjadi hambatan," ujar Menristekdikti Mohamad Nasir dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2019).

Hal itu disampaikan saat memberi arahan di hadapan Senat Akademik dan Dewan Profesor Universitas Diponegoro ( Undip) pada Workshop Penyusunan Draft Peraturan Senat Akademik tentang Manual Prosedur/Standard Operasional Prosedur (SOP) di Jepara, Sabtu (12/10/2019).

Tabrakan peraturan

Nasir menambahkan, dengan penerapan peraturan berbasis sistem daring, maka perguruan tinggi dapat memetakan setiap peraturan yang ada dengan lebih efektif dan efisien.

Baca juga: Mahasiswa ITB Kembangkan I-Cane, Tongkat Tuna Netra yang Canggih

Perguruan tinggi dapat terhindar dari munculnya satu peraturan yang tidak harmonis dengan peraturan lainnya.

Ia menyarankan adanya evaluasi terhadap peraturan-peraturan di perguruan tinggi yang kemungkinan saling mengunci atau berbenturan supaya tidak menimbulkan masalah dalam implementasinya.

Menristekdikti pun mengatakan, berbagai peraturan yang saling bertolak belakang dan mengikat dalam suatu layanan dapat menghambat masyarakat untuk mengakses layanan tersebut.

Menteri Nasir juga mendorong peraturan tersebut tidak hanya dirangkum menjadi satu sistem peraturan daring, tetapi juga didukung oleh layanan berbasis daring yang membuat masyarakat dapat mengaksesnya di mana saja.

Sistem terintegrasi

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Yos Johan Utama mengungkapkan, saat ini Undip mulai mengintegrasikan seluruh data dan layanan ke dalam sistem daring.

"Undip sekarang betul-betul telah menjalankan sistem terintegrasi (integrated system). Dulu saya ingat sewaktu jadi Rektor pertama kali, minta data yang sangat dasar untuk pengembangan Undip, yaitu "prodi, akreditasinya apa, jumlah dosennya berapa, terus (data) ruang", data tersebut tidak ada. Padahal, itu kan data dasar untuk pengembangan universitas,” ucap Yos Johan Utama.

Namun, ungkapnya, sekarang ini data-data tersebut mudah didapat karena sistemnya telah dibuat dan disusun dengan baik sehingga sekarang Rektor dapat dengan mudah melihat data keuangan semua fakultas dan transaksinya di mana pun ia berada.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X