Menristekdikti Ajak Mahasiswa Diskusi di Kampus, Larang Rektor Kerahkan Demo

Kompas.com - 17/10/2019, 09:08 WIB
Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9). ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYAT Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).


KOMPAS.com – Menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi mahasiswa kembali muncul melalui media sosial.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten memiliki rencana aksi #tuntaskanreformasi mendesak Perppu KPK yang diagendakan Kamis (17/10/2019) di Istana Negara, Jakarta. Ajakan itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram BEM SI dengan alamat @bem_si pada Rabu sore.

Terkait dengan rencana demonstrasi ini, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Menristekdikti) Mohamad Nasir telah mengatakan bahwa sebaiknya mahasiswa tidak usah melakukan unjuk rasa di jalan, tetapi bisa menyampaikan aspirasinya melalui diskusi di kampus.

“Makanya saya mengajak mahasiswa itu di kampus harus diskusi, jangan mahasiswa diajak ke jalan. Rektor tidak boleh mengerahkan mahasiswa untuk demo, tapi mengajak ke kampus untuk diskusi,” ujar Nasir saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Lewat jalur konstitusi

Dia pun ingin memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan aksi itu benar-benar tahu materi yang disampaikan dan tujuannya sesuai lembaga yang bersangkutan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca juga: Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Selain itu, mahasiswa juga tidak boleh memaksakan kehendaknya, tetapi harus berdiskusi dengan lembaga yang dituju sehingga tercapai kesepakatan atas kesadaran bersama.

“Apa yang didemokan, kalau urusan undang-undang kita melalui jalur Mahkamah Konstitusi, judicial review. Kalau tentang RUU ke DPR memberi masukan, bukan menekan. Tidak boleh menekan orang, harus diskusi,” imbuh Nasir.

Dia mengimbau kepada para rektor di perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia agar mengajak mahasiswanya berdiskusi di kampus masing-masing sehingga tidak perlu turun ke jalan.

“Saya sarankan kepada semua rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, mohon mahasiswa diajak diskusi tentang apa yang terjadi di Indonesia ini. Khususnya menyangkut UU dan RUU, jadi secara ilmiah, setelah itu berikan rekomendasi,” jelasnya.

Waspada penyusup

Nasir pun mengingatkan kepada mahasiswa harus waspada terhadap pihak-pihak yang ingin menyusup dan menunggangi aksi demonstrasi itu untuk membawa kepentingannya dan berpotensi membuat kekacauan.

Hal itu bisa berakibat kepentingan murni mahasiswa malah tidak tercapai karena ditunggangi oleh pihakk yang tidak bertanggung jawab itu.

“Sekarang mereka sadar, takut ditunggangi orang lain, kepentingan mahasiswa tidak tercapai. Saya kemarin dengar pernyataan mahasiswa tidak mau demo karena tidak mau ditunggangi,” tuturnya.

Nasir juga optimistis menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober 2019 tidak ada demonstrasi mahasiswa. Kalaupun nantinya ada, seharusnya dilakukan dengan santun dan tidak sampai mengakibatkan keributan.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X