Pemerhati Pendidikan Minta Masyarakat Beri Kesempatan Mendikbud Aktualisasi Program

Kompas.com - 28/10/2019, 19:35 WIB
Ditemani pemerhati pendidikan Najeela Shihab, Mendikbud Nadiem Makarim masuk ke dalam kelas dan terlibat dalam diskusi dengan peserta mengenai pembahasan yang sedang berlangsung dalam Temu Pendidik Nusantara (26/10/2019) DOK. KOMPAS.com/EVELYN KUSUMADitemani pemerhati pendidikan Najeela Shihab, Mendikbud Nadiem Makarim masuk ke dalam kelas dan terlibat dalam diskusi dengan peserta mengenai pembahasan yang sedang berlangsung dalam Temu Pendidik Nusantara (26/10/2019)

KOMPAS.com – Sejumlah pengamat dan pemerhati pendidikan optimistis dengan penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.

Penunjukan ini dinilai menjadi gebrakan presiden terhadap “gawat darurat” pendidikan nasional.

Sosok Nadiem dipandang pemerhati pendidikan Bukik Setiawan dapat membawa cara baru dalam menata sistem pendidikan.

Pasalnya, hasil riset lembaga SMERU disebut Bukik menunjukkan hasil capaian belajar anak justru menurun dalam 15 tahun terakhir.

“Kita harus bisa bedakan antara praktisi pendidikan dengan menteri pendidikan, pengajar dengan manajer pengajaran. Yang diurus oleh menteri adalah manajemen pendidikannya,” ungkapnya saat ditemui dalam Temu Pendidik Nasional (TPN) 2019 di Sekolah Cikal Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2019).

“Malah ada kesamaan antara kualifikasi Nadiem dengan kebutuhan pekerjaan menteri pendidikan.”

Spesialis data dan "gaya swasta"

Hal senada disampaikan pengamat sekaligus penggagas Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Najelaa Shihab. Pendidikan kini dirasanya makin tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan anak.

Baca juga: TPN 2019 dan Upaya Mendobrak Pembelajaran yang Membosankan

“Saya rasa ini spesialisasinya Mas Nadiem, (soal) data-data pendidikan dan proses assessment termasuk ujian nasional perlu banyak direformasi,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (27/10).

“Sehingga bisa jadi umpan balik. Bukan hanya tentang anak, tapi juga tentang sistem pendidikan kita,” tambah Najelaa.

Sementara itu, pengamat yang juga Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta Imam Parikesit menekankan "gaya swasta" Nadiem dianggap tidak ingin terlalu birokratis.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X