IGI: Gaji Guru Honorer Rp 100 Ribu per Bulan Menghina Profesi Guru

Kompas.com - 07/11/2019, 20:45 WIB
Ikatan Guru Indonesia (IGI) beserta organisasi dan komunitas guru bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (7/11/2019). IGI menyampaikan 10 usulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan guru. Dok. Ikatan Guru IndonesiaIkatan Guru Indonesia (IGI) beserta organisasi dan komunitas guru bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (7/11/2019). IGI menyampaikan 10 usulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan guru.

IGI juga meminta pendapatan guru minimal mencapai upah minimum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan minimal kelayakan hidup.

8. Bimbingan teknis ditiadakan

IGI menyebut jika kurikulum diubah, maka bimtek (bimbingan teknis) harus ditiadakan dan diganti dengan video tutorial dengan kewajiban uji secara acak terhadap pemahaman kurikulum.

IGI meminta anggaran bimtek dialihkan untuk rekruitmen guru.

9. Pemanfaatan anggaran guru dan peningkatan legalitas organisasi profesi guru

IGI menyarankan anggaran peningkatan kompetensi guru dihapuskan. Upaya peningkatan kompetensi guru diserahkan kepada organsiasi profesi guru berdasarkan acuan kompetensi yang dibutuhkan.

IGI meminta anggaran pelatihan guru dialihkan untuk rekruitmen guru. Organisasi profesi guru diberikan legalitas dalam melaksanakan upaya peningkatan kompetensi guru, pemerintah cukup melakukan uji terhadap standar kompetensi guru yang diinginkan.

Organisasi profesi guru harus segera mendapatkan pengesahan setelah melalui verifikasi dan sepenuhnya pembinaan guru diserahkan kepada organisasi profesi guru dalam pengawasan pemerintah.

10. Pengaturan kategori sekolah

IGI menyarankan Kemendikbud mengatur kembali penentuan kategori sekolah 3T yaitu sekolah daerah tertinggal, terpencil, terluar sesuai kondisi sekolah.

IGI menyebut kategori sekolah 3T tidak seharusnya menggunakan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X