Kompas.com - 21/12/2019, 16:16 WIB
Para calon wali murid saat duduk dilantai Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk menunggu penjelasan dari dinas terkait kejelasan anak mereka YUSTINUS WIJAYA KUSUMAPara calon wali murid saat duduk dilantai Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk menunggu penjelasan dari dinas terkait kejelasan anak mereka

Sementara, Pasal 21 ayat 3 menyebutkan dua larangan untuk memungut biaya.

"Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

a melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB."

Kemendikbud sesuai dengan Pasal 42, menegaskan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB sesuai Permendikbud yang ditetapkan Kemendikbud.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X