Pengamat: Lama Tidaknya Penyusunan Cetak Biru Pendidikan Tergantung "Output"

Kompas.com - 25/12/2019, 15:15 WIB
Siswa kelas VIII SMP Cijeruk 1 Terbuka mengikuti pelajaran bahasa Inggris di halaman rumah milik Cucu Sumiati yang digunakan untuk sekolah darurat di Desa Langensari, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/9/2019). Sebanyak 65 siswa kelas VII, VIII, dan IX belajar denga kondisi kelas seadanya sejak seminggu terakhir. Sekolah yang berdiri sejak 2011 dan memiliki 65 siswa ini hingga kini tak punya gedung dan hanya menumpang di SD Langensari (2011-2015), Madrasah Iannah (2015-2019), dan Madrasah Iannatul Khoir (2018- Agustus2019). SMP Terbuka ini menjadi tumpuan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah, sebab jarak SMPN terdekat sejauh 10 kilometer dan tak mampu untuk bersekolah di sekolah swasta. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANSiswa kelas VIII SMP Cijeruk 1 Terbuka mengikuti pelajaran bahasa Inggris di halaman rumah milik Cucu Sumiati yang digunakan untuk sekolah darurat di Desa Langensari, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/9/2019). Sebanyak 65 siswa kelas VII, VIII, dan IX belajar denga kondisi kelas seadanya sejak seminggu terakhir. Sekolah yang berdiri sejak 2011 dan memiliki 65 siswa ini hingga kini tak punya gedung dan hanya menumpang di SD Langensari (2011-2015), Madrasah Iannah (2015-2019), dan Madrasah Iannatul Khoir (2018- Agustus2019). SMP Terbuka ini menjadi tumpuan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah, sebab jarak SMPN terdekat sejauh 10 kilometer dan tak mampu untuk bersekolah di sekolah swasta.

KOMPAS.com - Pengamat Pendidikan, Ahmad Rizali menilai lama atau tidak sebuah upaya penyusunan cetak biru pendidikan tergantung output. Setiap output memiliki perbedaan waktu penyusunan cetak biru pendidikan.

"Jika blue print dalam bentuk Undang-Undang, enam bulan itu singkat karena (perlu) proses politik," kata Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/12/2019).

Menurutnya, waktu penyusunan cetak biru pendidikan Indonesia berbentuk Undang-Undang akan bertambah lama jika tak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Libatkan banyak pihak

Prolegnas sendiri merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas berfungsi dan berperan dalam pembangunan hukum nasional kini dan juga masa mendatang.

"Jika hanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebulan juga jadi," tambahnya.

Baca juga: IGI Ingatkan Mendikbud Libatkan Banyak Pihak Susun Cetak Biru Pendidikan

Sementara, jika cetak biru pendidikan berbentuk Peraturan Presiden, lanjut Ahmad, 3-4 bulan dirasa cukup.

Ia menyebutkan pembuatan cetak biru pendidikan bisa berawal dari arah dan tujuan Undang-Undang tentang pendidikan. Selanjutnya, pemerintah bisa mengumpulkan esensi tujuan Undang-Undang tentang pendidikan.

"(Lalu) Ajak tokoh pendidikan seluruh Indonesia (untuk) buat bersama. Tanya pakar-pakar yang paham prediksi masa depan sekaligus tahapan yang diperlukan (tahun) 2030, 2040, 2050," tambahnya.

Cetak biru tidak bisa tergesa-gesa

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim meminta waktu enam bulan untuk menyiapkan blue print sistem pendidikan Indonesia.

Ia menilai sistem pendidikan Indonesia tak bisa disiapkan secara terburu-buru.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X