100 Hari Nadiem Makarim, Nadiem: Resistensi Adalah Hal yang Wajar

Kompas.com - 31/01/2020, 22:25 WIB
Ilustrasi ujian di sekolah. KOMPAS.com/ALBERTUS ADITIlustrasi ujian di sekolah.


KOMPAS.com- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan resistensi di masyarakat mengenai kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah hal yang wajar. Baginya, jika ingin melakukan perubahan maka harus dilakukan secara drastis.

“Saya harap semua orang mengerti bahwa di Indonesia tidak ada satupun bidang pemerintahan yang tidak harus ada lompatan. Semuanya butuh lompatan," kata Nadiem dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2020).

Menurutnya, Indonesia adalah negara yang besar dan perlu mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. Nadiem menilai, bila tak ada resisten, maka perubahan besar tersebut tak cukup berdampak.

"Jadi saya melihat resistensi positif itu jadi tantangan buat kita,” pungkas Nadiem.

Selama 100 hari kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan dua paket kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan pertama dikenal dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Baca juga: Ini Tanggapan Ketua Majelis Rektor PTN soal Kampus Merdeka

Kebijakan pertama yaitu berupa pembenahan terhadap sistem pendidikan dasar dan menengah, salah satunya adalah menghapus sistem Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Selanjutnya, pada kebijakan kedua memberikan berbagai keleluasaan pada perguruan tinggi tanpa harus berkoordinasi dengan begitu banyak instansi atau kementerian lainnya.

Ia berharap agar kebijakan “Merdeka Belajar” akan semakin banyak mengundang partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam proses pendidikan. Karena jika hanya pemerintah yang maju maka kebijakan ini akan gagal.

Oleh karena itu, harus ada perubahan pola pikir. Perubahan pendidikan secara tepat, holistik, dan inklusif, dan relevan hanya bisa dilakukan kombinasi antara pendidikan dan masyarakat.

“Jadi seratus hari ini, semua kita analisis mana yang bisa dilakukan sekarang, untuk mulai memotong rantai-rantai sekat-sekat regulasi yang menghalangi proses inovasi di dalam unit pendidikan kita. Lebih lanjut lagi masuk ke peningkatan kualitas guru, kurikulum dan lain-lain, itu masih butuh waktu lebih lama untuk mematangkan konsep Merdeka belajar ini,” kata Nadiem.

Dalam perjalanannya, konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka menuai apresiasi dan kritikan. Beberapa catatan kritis tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah kejelasan konsep kebijakan, peningkatan kualitas guru, dan



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X