Pemerintah Diimbau Bantu Persiapan Pesantren Masuki Kenormalan Baru

Sementara itu, PP Muhammadiyah juga menyoroti sikap pemerintah yang belum bergerak membantu pesantren.

Menurut Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, ada sekitar 200 pesantren Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Serupa dengan pesantren NU, setiap kamar pesantren Muhammadiyah rata-rata dihuni 20 orang. Rencananya, pesantren tersebut baru akan dibuka kembali pada Agustus mendatang.

“Jangan terlalu terburu-buru buka pesantren karena ini menyangkut keselamatan generasi bangsa,” katanya saat bertemu Satgas DPR RI.

Ia menegaskan, protokol kesehatan harus dipenuhi apabila pesantren dibuka kembali.

Selain itu, seluruh sekolah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah tetap mengikuti kebijakan Menteri Pendidikan.

“Sekolah kami ikuti kalender Mendikbud dan akan tetap belajar dari rumah. Ini memang sangat berat. Tapi kasihan juga lihat anak-anak di rumah dan mendengan keluhan orang tua. Harus ada way out,” katanya.

Baca juga: I-4 Diaspora: Belajar Keberhasilan Zero Cases dari Normal Baru Brunei Darussalam

Selain mempertimbangkan keamanan pencegahan Covid-19, pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan guru dan pengasuh pondok pesantren. Apalagi, ada sekitar 28.000 pesantren di Indonesia.

Harus libatkan banyak pihak

Menteri Agama, Fachrul Razi menjelaskan pemerintah saat ini tengah menyusun piranti lunas soal keamanan pesantren.

Kemenag pun mengajak pemerintah daerah untuk berperan serta memeriksa kesehatan santri dan pengajar pondok pesantren dan meningkatkan kesadaran penerapan protokol kesehatan para santri.

“Kalau memang belum bisa dibuka, lalu bagaimana kesejahteraan guru dan pesantren. Untuk itu, kami menyiapkan rencana operasional pesantren," ujarnya.

Ia menambahkan, "kami berharap bisa segera beroperasi dengan tetap memperhatikan ancaman wabah Covid-19 dan memperhatikan petunjuk Presiden Jokowi.”

Deputi Hubungan Antar Lembaga Satgas DPR RI, Melkiades Laka Lena, menegaskan pesantren memiliki multi fungsi sebagai sarana pendidikan, ibadah, sekaligus tempat tinggal.

Oleh karena itu, kebijakan pengoperasian kembali pesantren mesti dibahas lintas kementerian karena beresiko tinggi.

“Mesti digandeng tokoh agama dan masyarakat agar sosialisasi pencegahan Covid-19 bisa efektif dan dipahami semua orang termasuk para santri,” tegas Melki.