Pemerintah Diimbau Bantu Persiapan Pesantren Masuki Kenormalan Baru

KOMPAS.com - Dalam tradisi panjang Indonesia, pesantren memilik peran penting sebagai pusat pendidikan sekaligus keagamaan. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) memberi dampak terhadap pesantren yang menjalan fungsi sebagai sekolah, rumah dan juga tempat tinggal.

Sebelumnya, Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan dari 28.000 pesantren di Indonesia, jumlah pesantren di zona aman saat ini masih beroperasi sekitar 500. Pada umumnya, pesantren yang masih beroperasi berada di luar Pulau Jawa.

“Presiden Jokowi menyampaikan agar ada kehati-hatian untuk memfungsikan kembali pesantren, harus ada protokol kesehatan yang ketat. Jangan sampai justru membuat anak-anak menjadi sakit,” kata Fachrul Razi saat bertemu Satgas DPR beberapa waktu lalu.

Kemenag berencana mengoperasikan kembali pesantren yang telah memungkinkan secara bertahan.

Keterbatasan masuki normal baru

Satgas Lawan Covid-19 DPR RI menegaskan pemerintah hingga kini masih mengkaji penerapan new normal di kalangan pesantren.

Baca juga: Gerakan Sekolah Menyenangkan: Kurikulum Ketahanan Diri di Normal Baru Pendidikan

“Pemerintah belum memutuskan, masih terus dikaji,” jelas Koordinator Satgas DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melalui rilis resmi (5/6/2020).

Satgas DPR RI terus memantau penyiapan kebijakan pengoperasian pesantren yang saat ini tengah digodok Kementerian Agama (Kemenag).

Sebelumnya Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, menilai pemerintah belum memperhatikan pesantren di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah tidak mempertimbangkan sama sekali atau tidak melihat nasib pesantren,” kata Said Aqil saat Satgas DPR RI berkunjung ke kantor PBNU, Rabu (3/6/2020).

Ia menjelaskan, jumlah santri di Pondok Pesantren Lirboyo saja mencapai 30.000 orang dan Situbondo 25.000 orang. Pesantren NU hingga kini masih menggunakan fasilitas pesantren sendiri dalam menghadapi wabah Covid-19.

Said mengatakan pemerintah belum memberikan bantuan pada pesantren.

“Padahal, harusnya ada bantuan sesuai protokol kesehatan. Syukur-syukur sampai menambah infrastruktur untuk menambah ruang, kamar, toilet,” ujar Said.

Ikut kalender Kemendikbud

Sementara itu, PP Muhammadiyah juga menyoroti sikap pemerintah yang belum bergerak membantu pesantren.

Menurut Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, ada sekitar 200 pesantren Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Serupa dengan pesantren NU, setiap kamar pesantren Muhammadiyah rata-rata dihuni 20 orang. Rencananya, pesantren tersebut baru akan dibuka kembali pada Agustus mendatang.

“Jangan terlalu terburu-buru buka pesantren karena ini menyangkut keselamatan generasi bangsa,” katanya saat bertemu Satgas DPR RI.

Ia menegaskan, protokol kesehatan harus dipenuhi apabila pesantren dibuka kembali.

Selain itu, seluruh sekolah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah tetap mengikuti kebijakan Menteri Pendidikan.

“Sekolah kami ikuti kalender Mendikbud dan akan tetap belajar dari rumah. Ini memang sangat berat. Tapi kasihan juga lihat anak-anak di rumah dan mendengan keluhan orang tua. Harus ada way out,” katanya.

Baca juga: I-4 Diaspora: Belajar Keberhasilan Zero Cases dari Normal Baru Brunei Darussalam

Selain mempertimbangkan keamanan pencegahan Covid-19, pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan guru dan pengasuh pondok pesantren. Apalagi, ada sekitar 28.000 pesantren di Indonesia.

Harus libatkan banyak pihak

Menteri Agama, Fachrul Razi menjelaskan pemerintah saat ini tengah menyusun piranti lunas soal keamanan pesantren.

Kemenag pun mengajak pemerintah daerah untuk berperan serta memeriksa kesehatan santri dan pengajar pondok pesantren dan meningkatkan kesadaran penerapan protokol kesehatan para santri.

“Kalau memang belum bisa dibuka, lalu bagaimana kesejahteraan guru dan pesantren. Untuk itu, kami menyiapkan rencana operasional pesantren," ujarnya.

Ia menambahkan, "kami berharap bisa segera beroperasi dengan tetap memperhatikan ancaman wabah Covid-19 dan memperhatikan petunjuk Presiden Jokowi.”

Deputi Hubungan Antar Lembaga Satgas DPR RI, Melkiades Laka Lena, menegaskan pesantren memiliki multi fungsi sebagai sarana pendidikan, ibadah, sekaligus tempat tinggal.

Oleh karena itu, kebijakan pengoperasian kembali pesantren mesti dibahas lintas kementerian karena beresiko tinggi.

“Mesti digandeng tokoh agama dan masyarakat agar sosialisasi pencegahan Covid-19 bisa efektif dan dipahami semua orang termasuk para santri,” tegas Melki.