Presiden: Jangan Buat Kebijakan Tanpa Data, Minta Masukan Saintis dan Perguruan Tinggi

Kompas.com - 26/06/2020, 21:45 WIB
Suasana Rapat saat Presiden memberikan arahan pada jajaran Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur di Gedung Grahadi, Kota Surabaya (25/6/2020) DOK/BPMISuasana Rapat saat Presiden memberikan arahan pada jajaran Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur di Gedung Grahadi, Kota Surabaya (25/6/2020)

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menitipkan pesan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar setiap membuat kebijakan atau policy selalu merujuk kepada data sains dan juga saran dari saintis.

”Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar, ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemologi, minta saran dari pakar-pakar perguruan tinggi,” ucap Presiden saat memberikan arahan terkait Penanganan Covid-19, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (25/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden juga minta agar berhati-hati dan agar betul-betul terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga.

”Hati-hati, informasi yang saya terima tadi pagi dunia sudah mendekati ke 10 juta kasus positif, hati-hati. Kita tidak ingin ikut terseret kepada angka-angka yang besar, Oleh sebab itu, perlu kita terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta menyiapkan antisipasi semuanya, baik rumah sakit darurat maupun rumah sakit rujukan.

”Baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rumah sakit rujukan betul-betul disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini,” kata Presiden.

Ia juga menyampaikan akan memantau terus, mengikuti, dan juga melihat data-data yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Intervensi berbasis lokal

Usai mendengar paparan Wali Kota Madiun Maidi, Presiden memberikan ucapan selamat karena Madiun pada posisi risiko yang sangat rendah dan juga daerah-daerah yang lain agar strategi intervensi berbasis lokal ini betul-betul diperkuat, yaitu berkaitan dengan manajemen di kampung, desa, Rukun Warga (RW), maupun pondok pesantren.

”Saya kira kalau kita intervensinya berbasis lokal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wali saya kira akan lebih mudah untuk dikendalikan,” ungkap Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menitipkan pesan terutama untuk Bupati/Wali Kota, selain urusan kesehatan juga minta dipantau dan dilihat yang berkaitan dengan bansos jangan sampai ada yang tercecer.

”Kalau ada yang tercecer tolong diatasi oleh provinsi, Gubernur atau oleh Wali Kota di tingkat kota atau oleh Bupati di tingkat kabupaten sehingga masyarakat yang memerlukan bantuan betul-betul bisa mendapatkan,” pesan Presiden.

Berkaitan dengan stimulus ekonomi, Presiden menjelaskan agar Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga harus berpikiran untuk masuk ke sini.

”Dari nasional dari pusat ada, tapi kalau dari daerah juga ada ini akan jauh lebih baik. Selain untuk menyiapkan anggaran untuk stimulus ekonomi di APBD,” ujar Presiden.

Soal belanja APBD

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X