Pakar UB Dukung Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia Tetap Hidup

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, dunia pendidikan sempat heboh karena satu peraturan pemerintah. 

Aturan tersebut, mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak menyebutkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi menjadi polemik.

Pasalnya, berembus kabar jika Pancasila dan Bahasa Indonesia akan dihapus di mata kuliah perguruan tinggi. 

Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah merilis pernyataan resmi.

Baca juga: Mendikbud: Pancasila dan Bahasa Indonesia Tetap Jadi Kurikulum Wajib

Ia menegaskan akan mengajukan revisi PP tersebut terkait substansi kurikulum wajib.

Dilansir dari laman kemdikbud, Nadiem menjelaskan jika PP SNP ini disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan substansi kurikulum wajib tertulis persis dengan UU tersebut.

"Namun pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sepertinya perlu dipertegas," Kata Nadiem.

Pihaknya akan senang dan mengapresiasi jika ada masukan dari masyarakat. "Kami kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum, sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib," terangnya.

Baca juga: Uji Coba Sekolah Tatap Muka Jakarta Dimulai, Keputusan di Orangtua

Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Pengembangan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Universitas Brawijaya (Pusat MPK-UB)  Abdul Madjid, menyampaikan setuju dengan langkah yang diambil Mendikbud.

“Memang dalam siaran pers telah diklarifikasi bahwa PP Standar Nasional Pendidikan disusun mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun siaran pers saja tidak cukup," Jelasnya.