Begini Peran Penting Perguruan Tinggi Wujudkan SDGs

Untuk diketahui, saat ini, Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) hanya bernilai 65 atau di bawah rata-rata global. Indeks ini mengukur 10 komponen, yakni ketersediaan pangan, akses melaut bagi perikanan skala kecil, produk bahan alam, penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, mata pencaharian di wilayah pesisir dan ekonomi, pariwisata dan rekreasi, perlindungan habitat dan wilayah, perairan yang bersih, serta biodiversitas. 

Berkaca pada hasil tersebut, Sjarief menilai perlu ada suatu upaya untuk meningkatkan nilai IKLI.

Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan sumber pelepasan karbon secara alami karena dapat menyerap panas yang cukup besar. Dibandingkan dengan Laut Flores atau Banda, Laut Jawa melepaskan karbon lebih besar.

Baca juga: Peringati Hari Nusantara, Menko Luhut Sebut Laut Indonesia Belum Digarap Optimal

Oleh sebab itu, penting untuk menyeimbangkan laut Indonesia sebagai sumber pelepasan karbon dengan menjaga kesehatan laut.

Selain itu, ekosistem pesisir, seperti bakau dan lamun, juga merupakan ekosistem yang perlu dijaga kelestariannya.

Pasalnya, ekosistem ini memiliki kemampuan efektif dalam mengontrol perubahan iklim dan menjaga sumber daya perikanan. Dapat dikatakan bahwa ekosistem pesisir memiliki co-benefits yang dapat dimaksimalkan untuk menunjang ekonomi biru.

Sjarief menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang terjadi di darat secara langsung akan berdampak terhadap seluruh kehidupan di laut.

“Limbah industri pertanian dan rumah tangga juga berperan dalam pencemaran laut karena belum sempurnanya sistem pengolahan air limbah. Selain itu, keberadaan sampah plastik di lautan juga menjadi masalah sendiri. Ini adalah beberapa tantangan yang kita hadapi," jelas Sjarief.

Baca juga: Hidup Kita Dikelilingi Limbah B3, Sadarkah?

Atas dasar itulah, konsep blue economy harus konsisten dengan kesehatan laut. Salah satunya dengan melakukan pengukuran kesehatan laut. Ia berharap, Universitas Hasanuddin dan Universiti Malaysia Terengganu dapat bekerja sama untuk mengembangkan hal ini.

“Butuh inovasi dan kreativitas untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan laut yang sehat, bersih, tangguh, aman, dan produktif,” imbuh Sjarief.

Prioritas KKP

Sebagai terobosan dalam pelaksanaan program ekonomi biru, Menteri Trenggono turut menggaungkan tiga prioritas KKP pada 2021-2024.

Ketiga prioritas tersebut, yakni peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, seperti kampung lobster, lele, nila, kakap, dan rumput laut.

Guna mewujudkan program tersebut, KKP melaksanakan perencanaan penataan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Perencanaan tersebut menjadikan WPPNRI 714 sebagai kawasan spawning and nursery ground untuk memberikan kesempatan komoditas unggulan tumbuh dan berkembang biak serta meningkatkan komoditas perikanan budidaya untuk ekspor.