Kajian Linguistik Forensik Bantu Kawal Demokratisasi di Ruang Digital

Dalam dokumen Gedung Putih itu, disebutkan bahwa dalam rentang waktu 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, dan 2001-2006, terdapat pergeseran kecenderungan pemaknaan atas terorisme.

“Misalnya, sebelum era 2001-2006, hampir semua kejadian terorisme diidentifikasi sebagai kegiatan teror yang tidak berkaitan dengan Islam maupun Timur Tengah. Namun, dalam periode 2001-2006, kecenderungan ini berbalik secara diametral,” jelasnya.

Dokumen itu juga mencatat bahwa dalam periode 2001-2006, hampir semua terorisme dikaitkan dengan Islam atau Timur Tengah.

Setelah peristiwa 11 September 2001 atau dikenal sebagai Nine-Eleven, dunia seperti diguncang dengan pertempuran baru, yaitu perang global melawan terorisme dengan AS sebagai motor penggerak.

Baca juga: Atasi Jenuh Kuliah Daring, UPI Inovasi Tatap Muka Moda Broadcasting

“Sebagai sasaran, AS mengidentifikasi beberapa musuh, yakni negara busuk, senjata pemusnah massal, organisasi terorisme, dan terorisme itu sendiri,” sebut dia.

Sejak peristiwa itulah terorisme yang sebelumnya merupakan persoalan parsial masing-masing negara, berubah menjadi isu global yang menuntut perhatian dan partisipasi semua negara.

Dalam konteks Indonesia pascareformasi, fenomena global di atas juga tampaknya terjadi.

Menurut Aceng, ada kecenderungan hegemoni pemaknaan atas realitas oleh para konglomerat terhadap pihak yang kurang dominan.

Baca juga: UPI Rekrut Calon Mahasiswa Lewat 5 Jalur Seleksi

“Negara dan media didikte oleh para konglomerat untuk memberi pengaruh kepada pihak kurang dominan, dalam hal ini publik, mengenai berbagai pemberitaan tentang terorisme, radikalisme, dan kejahatan terhadap prinsip-prinsip berdemokrasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres),” terangnya.

Selain itu, ditemukan pula kencenderungan terjadinya hegemoni pemaknaan dalam media arus utama, baik cetak, elektronik, maupun virtual.