Tingkatkan Kualitas Pembelajaran, Kemendikbud Ristek Targetkan 10.000 Sekolah Penggerak

KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menargetkan sekitar 10.000 Sekolah Penggerak (SP) sudah berjalan pada tahun ajaran 2022/2023.

Hal tersebut dinyatakan Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD dan Dikdasmen) Kemendikbud Ristek Sutanto.

Menurutnya target tersebut berdasarkan pada hasil Program Sekolah Penggerak (PSP) angkatan pertama tahun ajaran 2021/2022 yang sudah mulai berjalan. Terdapat 2.500 sekolah terpilih dari 111 kabupaten dan kota yang menjalankan program ini.

“Sementara itu, hasil PSP angkatan kedua terdapat 7.500 sekolah dari 139 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia,” kata dia saat menggelar seri webinar "Sosialisasi Program Sekolah Penggerak Angkatan ke-2 tahun 2021" secara daring di kanal YouTube Ditjen PAUD dan Dikdasmen, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Kemendikbud Ristek: Sekolah Penggerak Ciptakan Pembelajaran Mengasyikkan

Ia berharap, kepala sekolah dan guru PSP angkatan pertama dapat melakukan transformasi diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat satuan pendidikan masing-masing.

"Kemudian pada waktunya melakukan pengimbasan (memeriksa) di satuan pendidikan di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang serupa," imbuh Sutanto.

Sutanto menjelaskan, PSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa. Untuk itu, Sekolah Penggerak harus memiliki kepala sekolah (kepsek) dan guru sebagai satuan pendidikan.

“Oleh karena itu, hari ini pada Kamis (25/8/2021), kami mengundang kepala dinas (kadin) provinsi dari 250 kabupaten dan kota dalam rangka menyiapkan Sekolah Penggerak di 2022,” ujarnya.

Baca juga: Masih Dibuka Pendaftaran Pelatih Ahli Sekolah Penggerak, Ini Syaratnya

Kebijakan program Sekolah Penggerak

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mulyatsyah mengatakan, Program Sekolah Penggerak (PSP) merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia.

Visi pendidikan yang dimaksud adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya “Pelajar Pancasila”.

“Melalui PSP, maka sekolah dapat berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Hal ini bisa dicapai dengan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, mulai dari kepala sekolah dan guru,” imbuh Mulyatsyah.

Lewat SDM unggul, ia yakin empat hal dalam PSP akan segera terwujud.

Pertama, dapat mewujudkan hasil belajar di atas level yang diharapkan. Kedua, lingkungan belajar juga menjadi aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan.

Baca juga: Kemendikbud Ristek: Baru 111 Daerah Ikut Program Sekolah Penggerak

Ketiga, pembelajaran akan berpusat pada murid. Sementara itu, keempat dapat merefleksi diri dan pengimbasan.

“Misalnya, pada perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Terjadinya refleksi guru dan perbaikan pembelajaran serta sekolah dapat melakukan pengimbasan,” sebut Mulyatsyah.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut, PSP akan dilakukan secara terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Baca juga: Dicari Pelatih Ahli Sekolah Penggerak Kemendikbud, Ini Syaratnya

“Untuk program tahapan pertama, alhamdulilah sejauh ini sudah berproses. Sasaran kami dari 250 kabupaten dan kota dari 34 provinsi bisa mengakumulasi 10.000 Sekolah Penggerak (SP),” ujar Mulyatsyah.

Begitu pula, lanjut dia, pada tahap ketiga menargetkan 514 kabupaten dan kota dari 34 provinsi bisa terakumulasi sebanyak 20.000 SP.

Target tersebut dapat diraih secara signifikan hingga akhirnya bisa mencapai 100 persen sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Mekanisme seleksi kepala sekolah PSP

Dalam mewujudkan target 100 persen Sekolah Penggerak, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (Direktur PPP-GTK) Praptono, menyatakan harus lebih dahulu menentukan kursi pemimpin.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan mekanisme seleksi terhadap kepala sekolah.

“Pertama, penentuan daerah sasaran yang meliputi 250 kabupaten dan kota dari 34 provinsi,” ucapnya.

Kedua, Pembuatan Nota Kesepakatan (MoU) antara Kemendikbud Ristek dan pemerintah daerah (pemda).

Ketiga, registrasi Kepala PAUD, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah luar biasa (SLB) melalui laman website https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/

Baca juga: Kemendikbud Ristek: Sekolah Wilayah PPKM Level 1-3 Segera PTM Terbatas

Mekanisme selanjutnya adalah seleksi tahap satu berupa pengisian curriculum vitae (CV) dan esai oleh Kemendikbud Ristek secara daring.

Hal itu nantinya dilanjutkan dengan seleksi tahap dua berupa simulasi dan wawancara. Selanjutnya tahap ketiga, ada pleno kelulusan oleh tim panel Kemendikbud Ristek dan pemda.

Adapun tahap keempat adalah pengumuman dan penetapan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak oleh Kemendikbud Ristek dan pemda. Tahap terakhir adalah pelaksanaan program Sekolah Penggerak.

“Waktu pendaftaran cukup panjang karena semua berbasis teknologi. Kami akan mengumpulkan semua calon kepsek untuk proses pendaftaran dengan pendampingan. Semakin banyak peserta maka semakin bagus karena kami bisa memilih calon terbaik,” ujar Praptono.

Selain mekanisme, ia juga menjelaskan, keuntungan yang didapat kepala sekolah jika belajar bersama Sekolah Penggerak.

Baca juga: Kemendikbud Buka Rekrutmen 700 Calon Pelatih Ahli Sekolah Penggerak

Berbagai keuntungan itu, kata dia, antara lain kepala sekolah bisa menguasai keterampilan kepemimpinan pembelajaran, kepala sekolah dan guru dapat memanfaatkan platform pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi diri.

"Di samping itu, kepala sekolah juga dapat mengelola sekolah secara lebih efisien dan efektif dengan berbagai teknologi. Mereka bisa pula memperoleh peluang untuk melanjutkan periode berikutnya tanpa adanya uji kompetensi," paparnya.