Kompas.com - 19/04/2022, 12:05 WIB

KOMPAS.com - Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah resmi disahkan.

Tentu kabar ini menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat dalam hal perlindungan kekerasan seksual.

Menanggapi hal tersebut Pakar hukum Universitas Airlangga (Unair), Dwi Rahayu Kristanti mengaku optimis momentum itu dapat menjadi langkah baik untuk mencapai keadilan bagi para korban kekerasan seksual.

"Dengan implementasi yang tepat, dan dukungan dari berbagai pihak, saya optimis tujuan awal dari perjuangan ini dapat terealisasikan," ujar dia melansir laman Unair.

Baca juga: Jika Siswa Alami Kekerasan Seksual, Lakukan 5 Langkah Ini

Dosen Fakultas Hukum (FH) Unair yang akrab disapa Yeyen itu menyoroti positif perspektif dalam UU TPKS ini.

"Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU TPKS menggunakan orientasi kepada korban, sehingga dianggap dapat memberi keadilan bagi korban," ungkap alumni Flinders University itu.

Perspektif itu terlihat jelas pada tiga hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual, yakni penanganan, perlindungan, hingga pemulihan.

Jika sebelumnya negara hanya bertanggung jawab sampai vonis dijatuhkan, kini negara bertanggung jawab juga dalam pemulihan korban.

"Hal ini saya anggap sebagai hal yang positif, karena seperti yang kita tahu, bahwa pemulihan menjadi hal yang penting, dan bisa jadi membutuhkan waktu yang tidak sebentar," lanjut dia.

Baca juga: Orangtua, Ini 6 Cara Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak

Mengenai ruang geraknya, Yeyen berpendapat UU TPKS menjadi kado besar bagi korban yang selama ini tidak terakomodir dari perundang-undangan yang telah ada.

"Ada persyaratan dalam undang-undang kekerasan seksual selama ini, contohnya harus tinggal satu rumah dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan korban harus berusia dibawah 18 tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan kasus yang tidak menyentuh syarat-syarat tersebut akhirnya kini mampu diakomodir," kata dia.

Meski disambut positif, akademisi bidang hukum tata negara tersebut menekankan bahwa dengan adanya hukum tersebut berkemungkinan meningkatkan laporan kasus kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual masuk dalam fenomena gunung es, yaitu lebih banyak kasus yang berada di bawah permukaan dibanding yang dilaporkan.

"Karena adanya dukungan akses dan jaminan bagi pelapor, maka masyarakat akan dikonstruksi agar lebih berani dan yakin dalam melaporkan kasus dalam lingkup kekerasan seksual," sebut dia.

Yeyen menjelaskan, UU TPKS tidak menjadi akhir bagi perjuangan penegakan hukum, melainkan sebagai langkah yang harus dilanjutkan dan diawasi.

"Perlu kerja sama dan kerja keras, bagi kita sesama masyarakat untuk memberikan awareness sebanyak-banyaknya termasuk kepada aparat penegak hukum," tutur dia.

Asal tahu RUU TPKS sudah mangkrak lama di DPR hingga 10 tahun. UU TPKS ini memasukkan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi.

Baca juga: Rektor UGM Periode 2022-2027 Harus Fokus, Tidak Usah Nyambi

Lalu pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langsung Lolos di SNBP 2023 Pakai Prestasi, Siswa Harus Tahu Caranya

Langsung Lolos di SNBP 2023 Pakai Prestasi, Siswa Harus Tahu Caranya

Edu
Semangat Mengajar Para Guru Pedalaman, Minim Listrik, Tanpa Internet

Semangat Mengajar Para Guru Pedalaman, Minim Listrik, Tanpa Internet

Edu
Indomaret Buka 6 Lowongan Kerja Lulusan D4/S1 Semua Jurusan

Indomaret Buka 6 Lowongan Kerja Lulusan D4/S1 Semua Jurusan

Edu
Wisuda 2022, Universitas Prasetiya Mulya Usung Tema “Embarking on Fundamental Resetting” dan Ajak Lulusan Cinta Lingkungan

Wisuda 2022, Universitas Prasetiya Mulya Usung Tema “Embarking on Fundamental Resetting” dan Ajak Lulusan Cinta Lingkungan

BrandzView
Kemendikbud: Mahasiswa D3/D4 Bisa Daftar Pertukaran Mahasiswa

Kemendikbud: Mahasiswa D3/D4 Bisa Daftar Pertukaran Mahasiswa

Edu
Prof. Rudy Harjanto: Hiperrealitas Jadi Tantangan di Era Digitalisasi

Prof. Rudy Harjanto: Hiperrealitas Jadi Tantangan di Era Digitalisasi

Edu
Dosen UM Surabaya Beri 7 Tips Kencan Online di Tinder

Dosen UM Surabaya Beri 7 Tips Kencan Online di Tinder

Edu
Hari Sukarelawan Internasional, Trakindo Kembali Gelar “Volunteers Mengajar”

Hari Sukarelawan Internasional, Trakindo Kembali Gelar “Volunteers Mengajar”

Edu
Tak Bisa Wisuda di Indonesia, Mahasiswa Ini Lanjut S2 di Australia

Tak Bisa Wisuda di Indonesia, Mahasiswa Ini Lanjut S2 di Australia

Edu
Kemendikbud Buka Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3, Cek Syaratnya

Kemendikbud Buka Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3, Cek Syaratnya

Edu
Menginspirasi, Dua Srikandi Lulusan Prasmul Berhasil Temukan Karier Impian di Bidang STEM

Menginspirasi, Dua Srikandi Lulusan Prasmul Berhasil Temukan Karier Impian di Bidang STEM

Edu
ITC: Rata-rata Nilai Skor Sertifikasi TOEIC Siswa SMK Naik Signifikan

ITC: Rata-rata Nilai Skor Sertifikasi TOEIC Siswa SMK Naik Signifikan

Edu
Wacana KA Argo Parahyangan Ditutup, Pakar Unpad: Sengsarakan Konsumen

Wacana KA Argo Parahyangan Ditutup, Pakar Unpad: Sengsarakan Konsumen

Edu
Hidupkan Budaya Inovasi, SKSG UI Gelar Kompetisi Nasional “TMTIC 2022”

Hidupkan Budaya Inovasi, SKSG UI Gelar Kompetisi Nasional “TMTIC 2022”

Edu
Eurasia International Course FIS UNJ Bahas Kebijakan Kebencanaan di Indonesia

Eurasia International Course FIS UNJ Bahas Kebijakan Kebencanaan di Indonesia

Edu
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.