Praktisi: Inovasi Pembelajaran di Sekolah Butuh Dukungan Pemerintah

KOMPAS.com – Lembaga penelitian dan konsultasi kebijakan publik, Synergy Policies bersama Tanoto Foundation menyelenggarakan Focus Group Discussion (FDG) guna mengumpulkan inovasi dan praktik baik pendidikan berkualitas di 25 Kabupaten/Kota di lima Provinsi yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jambi, dan Riau.

Kelima Provinsi tersebut dipilih berdasarkan wilayah Tanoto Foundation telah melakukan program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR) di sekolah SD dan SMP.

Hasil yang ditemukan dari studi yang berlangsung pada Oktober-November 2022 tersebut berkaitan dengan sejumlah inovasi untuk pendidikan yang berkualitas pada jenjang SD dan SMP.

Inovasi pertama ialah terbangunnya aktivitas berbasis digital untuk pembelajaran di sekolah dan pengembangan profesional guru seperti program PINTAR, Platform Merdeka Belajar, media online, dan lain-lain.

Baca juga: Saat Gunung Meletus, Ini yang Harus Dilakukan Siswa

Kedua, ditemukan adanya perkembangan pola belajar aktif sesama guru melalui komunitas atau kelompok belajar seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Synergy Policies juga menemukan adanya pengembangan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah terutama dalam mendukung pembelajaran (kepemimpinan instruksional) misalnya melalui supervisi akademis dan pendampingan guru yang efektif.

Keempat, tersebarnya cara pengajaran yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang berpusat pada siswa dan mendorong berkembangangnya Higher Order Thinking Skill (HOTS).

Terakhir, berkembangnya mekanisme pemantauan dan umpan balik kinerja murid, guru, dan kepada sekolah oleh otoritas pendidikan (misalnya pembiasaan refleksi di level tenaga pendidik dan pemantau sekolah dengan berbasis data).

Baca juga: Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Berguna untuk Banyak Hal

Inovasi tersebut mencakup pengenalan karakter dan latar belakang siswa, penerapan pembelajaran aktif dan berdiferensiasi, pembentukan paguyuban orangtua siswa, dan mengaktifkan komunitas belajar antarguru.

Pemerintah daerah juga ambil bagian dengan menerbitkan peraturan bupati yang mendukung pengembangan kapasitas guru dan menyediakan fasilitas penunjang pendidikan.

Dalam pemaparan hasil riset tersebut, Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mengatakan, ketika terjun ke sekolah-sekolah, pasti banyak keluhan guru-guru dan kepala sekolah.

Kabar baiknya, mereka tidak hanya berhenti pada masalah yang dihadapi, tetapi mencari solusi bahkan memunculkan sejumlah inisiatif dan inovasi yang menunjang pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka.

Baca juga: BRIN Canangkan Taman Nepenthes di Kebun Raya Bogor Jadi Wahana Edukasi

Dinna menambahkan, sentuhan mitra-mitra pembangunan seperti program PINTAR dari Tanoto Foundation dan kerja sama dengan mitra-mitra lain dapat membantu terwujudnya pendidikan berkualitas. Namun, hal tersebut membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.

”Inisiatif ini perlu ditopang rangkaian kebijakan pendukung di tingkat (pemerintah) pusat yang memudahkan inisiatif-inisiatif baik ini untuk meluas lebih cepat ke penjuru daerah,” ungkap Dinna.

Dari lima Provinsi tersebut Dinna juga menemukan penerapan inovasi yang beragam. Di Jawa Tengah, sekolah menggunakan aneka permainan dan pojok baca untuk meningkatkan minat serta kompetensi siswa dalam literasi dan numerasi.

Di Kalimantan Timur, guru berinovasi dalam menerapkan pembelajaran berbasis MIKIR yang merupakan akronim dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Selain itu, mereka juga membuat café literasi dan numerasi, yang merupakan wadah untuk membangun literasi seperti membaca puisi.

Baca juga: Mahasiswa, Seperti Ini Tanda Insecure dan Cara Mengatasinya

Adapun di Sumut, sekolah membangun suasana kelas menyenangkan untuk belajar dengan membuat pojok baca dan memajang kalimat-kalimat motivasi.

Di Jambi, menerapkan pembelajaran berbasis MIKIR di kelas dan di Riau sudah muncul kesadaran pentingnya penggunaan digital platform untuk peningkatan literasi di kelas dan menambah akses pelatihan untuk guru.

Dari kelima Provinsi tersebut, ditemukan catatan penting yang menjadi masalah yang dominan yakni menambah akses pelatihan untuk guru, kurangnya jumlah kepala sekolah dan pengawas, fasilitas yang kurang memadai di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, Margaretha Ari Widowati mengatakan, pendidikan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitasnya.

Baca juga: Di NTT, Dosen IPB Kenalkan Budidaya Padi SRI yang Hemat Air

Apabila merujuk hasil analisis Rapor Pendidikan 2021 di 591 sekolah dan madrasah yang bermitra dengan lembaga tersebut di lima provinsi itu menghasilkan beberapa temuan menarik.

Pertama, kualitas pengajaran dan paling memengaruhi kemampuan literasi dan numerasi siswa. Kedua, literasi dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dan keterlibatan orang tua. Ketiga, di tingkat SMP/Madrasah, literasi dan pembentukan karakter berkaitan erat dengan kemampuan guru untuk melakukan refleksi pembelajaran.

Margaretha menegaskan peran Tanoto Foundation merupakan kapalisator dan bermitra dengan Pemerintah dalam memajukan pendidikan. Itulah sebabnya perlu studi melihat tantangan dan inovasi apa yang terjadi di lapangan. Harapannya, mendapat dukungan dari pemerintah agar semua dapat menikmati pendidikan yang berkualitas.

Baca juga: Ingin Kuliah Sambil Kerja? 4 Profesi Ini Bisa Kamu Pilih

”Peran kami bukan menggantikan pemerintah, tetapi mitra dan katalisator dalam menarik sebanyak mungkin sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, hasil studi ini akan didiskusikan secara bersama dalam acara puncak Rembuk Nasional, pada 14 Desember 2022 yang melibatkan sejumlah pemangku pendidikan termasuk perwakilan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama.