Jokowi-JK Ingin Hapus Ujian Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berkomitmen jika terpilih dalam pemilu presiden mendatang akan menghapus Ujian Nasional (UN) yang merupakan bentuk penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tertuang dalam visi misi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam website KPU www.kpu.go.id tertulis, "Kami tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam pendidikan nasional, termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional".

Selain menghapus UN, Jokowi-JK menyatakan berkomitmen memperjuangkan biaya pendidikan agar terjangkau bagi seluruh warga negara dan memberikan jaminan hidup yang memadai bagi guru daerah terpencil, memberi tunjangan fungsional yang memadai dan asuransi.

Untuk revolusi karakter bangsa, dalam visi misi bertajuk Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandirim dan Berkepribadian itu, Jokowi-JK menyatakan akan menekankan 70 persen pendidikan dasar pada substansi budi pekerti, sementara untuk pendidikan tinggi, 60 persen politeknik dan 40 persen sains.

Untuk mencapai tingkat partisipasi 100 persen pada sekolah dasar, dan 95 persen untuk SMP, pasangan ini akan menginisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya. Sementara itu, untuk memperbesar akses warga miskin mendapatkan pendidikan tinggi, pasangan ini berjanji meningkatkan subsidi kepada perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa menyebut nominal subsidi.