Mahasiswa Perbanas Kembali Keluhkan Sikap Rektor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Perbanas, Jaka Nurseptiandi kembali meminta rektor Institut Perbanas, Marsudi Wahyu Kisworo, mengundurkan diri. Jaka mengatakan, pihak rektorat di kampusnya telah memberangus kebebasan berekspresi para mahasiswa, dosen dan karyawan.

Diungkapkannya, sudah sejak lama Marsudi bersikap arogan dalam mengelola kampus yang dipimpinnya. Mulai dari penutupan kelas internasional, sampai yang terakhir adalah melaporkan tiga mahasiswa Perbanas kepada Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan perusakan fasilitas kampus.

"Jelas kami sudah kehilangan hak kebebasan berekspresi, maka kami mendesak agar rektor segera mengundurkan diri," kata Jaka kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (21/5/2012).

Ia menjelaskan, pada 8 Mei 2012 lalu, dua mahasiswa kelas reguler dan seorang mahasiswa kelas internasional Institut Perbanas menerima surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Pemanggilan ketiga mahasiswa itu merupakan buntut dari laporan Pembantu Rektor (Purek) III Institut Perbanas beberapa waktu sebelumnya.

Namun, lanjut Jaka, sampai saat ini ketiga mahasiswa yang bersangkutan belum memenuhi pemanggilan tersebut karena surat panggilan itu terlambat sampai ke tangan mahasiswa.

"Pemanggilan tanggal 3 Mei, tapi sampai ke mahasiswa tanggal 8 Mei. Kami menduga surat itu sengaja ditahan agar terlambat, karena kondisinya juga sudah terbuka," ucapnya.

Sebelumnya, BEM Instutut Perbanas bersama Solidaritas Mahasiswa untuk Perbanas telah menggelar beberapa aksi unjuk rasa sebagai wujud protes mereka pada gaya tata kelola rektor saat ini. Tidak hanya menggelar aksi di area kampus, para mahasiswa juga sempat mendatangi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Aksi lainnya adalah pada tengah pekan lalu mahasiswa Perbanas juga mengadukan keluhan mereka kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM). Pada kesempatan itu, para mahasiswa melaporkan arogansi rektorat Perbanas yang dianggap telah mengkriminalisasi beberapa mahasiswa serta civitas akademika lainnya seperti dosen dan karyawan.