Seriuslah Terhadap Pendidikan...

KOMPAS.com - Sudah hampir setahun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendi menggantikan Mendikbud Anies Baswedan. Selama periode yang dijalani, berbagai program Mendikbud Anies dia teruskan dan perbaiki.

Sebutlah Kartu Indonesia Pintar (KIP) semakin lancar dan pendidikan karakter yang sudah dimulai di zaman Mendikbud Anies dikembangkan.

Bahkan, di awal masa menjabat, Muhadjir berupaya menuntaskan upaya Anies mengurusi Ujian Nasional (UN) hingga lepas dari syarat kelulusan menjadi sama sekali dihapuskan.

Mungkin, karena latar belakang Muhadjir adalah pakar dalam pendidikan anak usia dini, beliau melihat tidak tepatnya UN dilaksanakan di Indonesia saat ini.

Namun, alih alih mendukung gagasan Mendikbud, Presiden RI yang dalam janji kampanyenya akan menghentikan UN, justru menganulir gagasan yang sudah gagah berani disampaikan ke publik sehingga memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat.

Mendikbud yakin gagasannya akan didukung, karena pekerjaan Menteri adalah membantu Presiden melaksanakan apa yang dijanjikan. Tetapi, nasib pembantu Presiden, hak prerogatif ditangan yang dibantu, gagasan Mendikbud dianulir Istana.

Mendikbud akhirnya fokus bekerja merujuk kepada yang diamanatkan Presiden ketika ditunjuk menggantikan Mendikbud Anies, seperti memusatkan pekerjaan ke program KIP dan Pendidikan Karakter dan dari sinilah muncul gagasan Full Day School (FDS).

FDS adalah sebuah gagasan yang mensinergikan semua anasir praktik pendidikan yang memungkinkan karakter murid dididik dalam kerangka besar pendidikan formal itu sendiri.

Sekolah yang beroperasi 5 (lima) hari sepekan dan di lain tempat 6 (enam) hari sepekan, diformalkan menjadi 5 (lima) hari sepekan dalam sebuah aturan formal Peraturan Mendikbud Tentang Hari Sekolah. Formalisasi gagasan ini memperoleh persetujuan Presiden dalam rapat terbatas, sehingga terbitlah Permendikbud tersebut.

M LATIEF/KOMPAS.com Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Ternyata, mungkin Mendikbud kurang tepat menyosialisasikan gagasan tersebut ke publik, terutama kepada sekolah agama (Diniyah) yang jam belajarnya usai sekolah formal. Bahkan, tidak sedikit pihak yang mengecam Mendikbud akan menghancurkan Madrasah Diniyah (Madin) terutama dari kalangan NU sebagai pihak paling banyak menyelenggarakan pendidikan jenis ini.

Saking seriusnya, PBNU mengeluarkan Surat Penolakan resmi yang ditandatangani Ketua dan Sekjen PBNU. Ini berbeda dengan kondisi Pilgub DKI Jakarta yang terlihat agak pecah.

Dalam urusan FDS ini NU solid menolak. Meskipun dalam beberapa kejadian, Rois Aam NU, KH Makruf Amin sebagai ketua MUI mendukung FDS.

Polemik FDS atau Sekolah 5 (lima) Hari ini berpuncak pada dipanggilnya KH Maruf Amin sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mendikbud Muhadjir bahkan menghadap Presiden dan menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa Permendikbud tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang berisi gagasan Sekolah 5 (lima) Hari dianulir Presiden.

Jika pada kasus UN, gagasan yang belum formal dianulir, sekarang otoritas formal Mendikbud dalam bentuk Permendikbud yang dianulir Presiden dan pengumuman itu disampaikan oleh KH Makruf Amin, bukan oleh Mendikbud sebagai pemilik otoritas.